Penulis Achmad Aulia
Sonora.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian RI, memimpin rapat koordinasi mengenai penyelesaian illegal drilling. Rapat ini diadakan di Kantor Kemenko Perekonomian RI, Jakarta, pada Rabu pagi, 28 Agustus 2024.
Elen menyatakan bahwa masalah illegal drilling dibahas karena dampak sosialnya yang signifikan, seperti kecelakaan, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga korban jiwa.
Menurutnya, isu yang paling mendesak adalah keamanan dan korban jiwa yang ditimbulkan.
"Salah satunya yang sangat urgen adalah dampak keamanan dan korban jiwa," kata Elen.
Di Sumatera Selatan, tercatat ada sekitar 5.482 sumur ilegal.
Beberapa rapat sebelumnya telah membahas revisi Permen terkait sumur tua, dengan perkembangan baru yang mendorong pengaturan dalam bentuk Perpres.
Sebulan lalu, Pemprov Sumsel telah mengadakan rapat dengan Kapolda dan pihak terkait, serta membentuk Satgas khusus untuk menangani illegal drilling dan refinery.
Baca Juga: Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia Resmi Mendaftar ke KPU Sumsel
“Di Sumsel ini ada 5.482 yang tercatat. Namun faktanya di lapangan bisa dua kali lipat. Lokasi-lokasinya input bukan hanya sumur-sumur tua namun ada banyak juga sumur-sumur baru yang menggunakan data ESDM. Kalau kondisi sumur tua kita bisa di ESDM kemudian mereka gali dengan alat seadanya inilah yang dapat menimbulkan bahaya bencana dan K3L Maka ini akan rawan sekali," jelas Elen.