Pontianak, Sonora.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak telah menyetujui lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Dari jumlah tersebut, dua Raperda merupakan usulan DPRD, sementara tiga Raperda lainnya diajukan oleh eksekutif, dalam hal ini oleh Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian.
Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, mengungkapkan tiga usulan penting dalam rapat terbaru.
Usulan pertama adalah perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak.
Perubahan ini bertujuan untuk memperluas cakupan tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Baca Juga: Dua Atlet Kalbar Sumbang Medali di Ajang PON XXI Tahun 2024
Selain itu, Ani Sofian juga mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan penambahan tugas pokok dan fungsi di PDAM Tirta Khatulistiwa, untuk meningkatkan efisiensi dan layanan perusahaan daerah tersebut.
“Ada tiga usulan eksekutif dari perubahan Perda, terutama di Bappeda. Ini menindaklanjuti amanat pemerintah pusat untuk membentuk badan riset dan inovasi, kemudian di PDAM menambah satu bidang sehingga ada berkaitan masalah lingkungan,” ungkapnya, selesai menyampaikan Pidato Akhir Wali Kota Pontianak terhadap 5 Buah Raperda Kota Pontianak, di Gedung DPRD Kota Pontianak, Senin (9/9/2024).
Dua usulan Raperda dari DPRD Kota Pontianak adalah pelayanan sosial bagi masyarakat miskin serta pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Ani Sofian menyambut baik usulan tersebut.
Ia menilai, melalui Perda itu, penanganan masyarakat miskin akan lebih optimal.
Sejauh ini upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak sudah berjalan lancar sesuai rencana. Ditambah dengan Perda usulan DPRD Kota Pontianak.
Ani Sofian mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk bergandengan tangan mengentaskan kemiskinan di Kota Pontianak.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD terutama Badan Pembentukan Perda, atas kerjasama yang baik dan semangat kerja yang tinggi, walaupun kadang terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dalam pembahasan bersama eksekutif, hal tersebut merupakan dinamika demokrasi,” kata Pj Wali Kota.
Dengan disetujuinya Raperda tersebut, tentu akan menjadi landasan bagi aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin meminta Raperda yang telah disepakati segera diterapkan memasuki tahun 2025. Targetnya di tahun depan, seluruh warga ber-KTP Kota Pontianak sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Gara-Gara Layangan, 4 Pelaku Aksi Pengeroyokan Ditahan
“Kita minta 2025 Perda ini segera diterapkan segera masyarakat miskin di Kota Pontianak bisa mendapat peta dan kita bisa memberikan bantuan apapun, sehingga teknisnya nanti di Peraturan Wali Kota (Perwa),” tuturnya.
Masa jabatan DPRD Kota Pontianak periode 2019-2024 akan segera berakhir.
Satar, sapaan karibnya, menyebut, pihaknya telah menciptakan sekitar 70 Perda dalam lima tahun belakang.
“Yang jelas semua Raperda sudah tuntas, sekarang kami tinggal menghitung hari dan hari ini juga semua telah diselesaikan, sekitar 70 Perda selama kami memimpin DPRD,” pungkasnya.