Bandung, Sonora.ID - Dua bulan menuju Pilkada serentak 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui BPBD Jabar bersama BPBD kabupaten dan kota, serta seluruh stakeholder kebencanaan di wilayah Jabar, diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta mengantisipasi terjadinya bencana saat pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024.
"Pelaksanaan pilkada serentak diperkirakan berlangsung pada musim penghujan sehingga potensi bencana hidrometeorologi basah patut diwaspadai agar tidak mengganggu kegiatan pemungutan dan perhitungan suara," tegas Plh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Anne Hermadianne Adnan, dikutip dari siaran persnya, Rabu (11/9/2024).
"Kami dari BPBD Jabar akan menyusun rencana aksi serta memberikan arahan kepada BPBD Kabupaten dan Kota di Jabar untuk meningkatkan kesiapsiagaan," kata Anne.
“Kami akan segera menggelar apel kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Anne.
Rencananya apel kesiapsiagaan itu akan melibatkan berbagai unsur, di antaranya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Damkar, KPU Jabar, Satpol PP Jabar, Dinas Kesehatan Jabar, Kodam III Siliwangi, Brimob, Polda Jabar, unsur relawan, dan lainnya.
Baca Juga: Rangkaian HJKB 2024, Pemkot Bandung Siapkan Ratusan Tiket Gratis Naik Bandros
Anne mengungkapkan, berdasarkan informasi awal yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada September 2024 di Jabar akan memasuki masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan.
Pada masa ini beberapa gejala umum yang terjadi adalah perubahan suhu yang tidak menentu, hujan deras secara tiba-tiba, angin kencang dan puting beliung, petir dan badai guntur, kelembaban udara tinggi, cuaca yang tidak stabil, dan peningkatan risiko penyakit.
Pada bulan-bulan ke depan intensitas hujan juga diperkirakan semakin meningkat dan merata di seluruh wilayah Jabar serta mengancam wilayah yang rawan bencana.
Lebih lanjut Anne menyebut, selain apel kesiapsiagaan juga akan digelar rapat koordinasi, serta menyusun rencana aksi kesiapsiagaan bencana pada saat pemilihan, yang menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi pada saat pilkada.