Jakarta,Sonora.Id - Indonesia sedang menyambut bonus demografi yang akan berlangsung hingga 2030. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir terus memperkuat berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, hingga dunia kerja demi menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bersaing di kancah global.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, menyampaikan pihaknya telah membangun desain pembangunan manusia yang komprehensif. Pendekatan ini melibatkan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang saling terintegrasi untuk memastikan terciptanya kesejahteraan yang merata.
"SDM tidak bisa satu fase, tetapi keseluruhan. Mulai dari fase prenatal dengan menurunkan angka stunting, masuk usia sekolah, hingga lanjut usia kita sudah siapkan programnya," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema `10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional`, pada akhir September lalu.
Aspek kesehatan menjadi elemen kunci dalam pembangunan SDM. Pada sektor ini, stunting masih menjadi perhatian utama pemerintah dengan target menurunkan prevalensi hingga di bawah 20% sesuai standar WHO. Sementara itu, dari sisi jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat, BPJS Kesehatan saat ini telah menjangkau 98,6% masyarakat Indonesia, sehingga pelayanan kesehatan semakin merata.
Sementara itu kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi selama dua periode kepemimpinan menunjukkan tren positif yang terus meningkat. Bahkan, tingkat kepuasaannya terus naik jelang akhir masa pemerintahannya pada Oktober 2024 ini. Relatif membaiknya kualitas kesejahteraan penduduk menjadi salah poin penting yang memengaruhi kepuasan kinerja pemerintahan itu.
Hasil Surve Kepuasan Nasional (SKN) Kepemimpinan Pemerintahan Jokowi yang digelar oleh Litbang Kompas yang digelar secara periodik sejak Januari 2015 hingga Juni 2024 menunjukkan tingkat kepuasan publik Indonesia terhadap kinerja pemerintahan terus naik. Survei ini mengukur empat dimensi penting untuk mengukur citra pemerintahan di mata publik. Keempat dimensi tersebut adalah kepuasan di bidang politik-keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.