Pontianak, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sedang mengintensifkan langkah-langkah untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayahnya.
Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat untuk dapat diberantas secara efektif.
Dalam rangka itu, Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi diharapkan dapat menjadi strategi yang tepat untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah tentang hal-hal yang perlu diwaspadai dalam menjalankan tugas mereka.
"Hal ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk membangun kesadaran melalui pendekatan Humanis dari semua Institusi Pemerintahan dan semua kalangan untuk berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., ketika membuka secara resmi Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (21/10/2024).
Baca Juga: Bank Indonesia Pertahankan BI-Rate 6,00%
Seperti diketahui bersama, KPK telah meluncurkan aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) guna mendorong percepatan pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah.
"Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung penuh seluruh program pemberantasan Korupsi yang dilakukan KPK, salah satunya adalah aksi pemberantasan Korupsi terintegrasi melalui MCP," ucap Harisson.
Dia melanjutkan, bersama KPK, Legislatif, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dapat memperkuat kerjasama pencegahan tindak pidana Korupsi di Kalimantan Barat.
"Salah satunya adalah pengelolaan MCP serta peran dari pelaku Usaha, organisasi Masyarakat, Media Massa dan Stakeholder terkait terhadap pencegahan Korupsi. Harapannya tingkat Korupsi bisa ditekan bahkan dihilangkan," ungkapnya.