Penulis : Akhmad Ibra Syahrial Maula
Malang, Sonora.ID – Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi sorotan dalam upaya mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Kota Malang.
Dalam wawancara eksklusif pada program NGOPI Kalimaya Bhaskara FM, Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur, dan Sumber Daya Alam (PISDA), Ir. Eny Handayani, M.Si., dan beberapa perwakilan dari Bea Cukai, termasuk Agnita Aditya Wardhani dan Aristyanto Heri Trimawan, berbagi pandangan dan data terkait pentingnya optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).
Menurut Agnita Aditya Wardhani, rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi di dalam negeri maupun impor yang dijual tanpa mematuhi ketentuan hukum, termasuk tidak dilengkapi pita cukai resmi atau menggunakan pita cukai palsu.
Aristyanto juga menambahkan akibat adanya peredaran rokok ilegal itu sendiri, “Rokok ilegal merugikan negara dan masyarakat, serta menghambat pembangunan. Selain itu, produk tersebut tidak melalui uji laboratorium sehingga kandungannya bisa berbahaya,” ujarnya.
Selama operasi gempur rokok ilegal yang dilaksanakan antara 5 Juli hingga 31 Agustus 2024, Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan sejumlah kasus besar, termasuk penyitaan lebih dari 2,9 juta batang rokok ilegal dan barang-barang lain senilai total 4 miliar rupiah.
Hingga akhir Oktober, jumlah penindakan bertambah menjadi 18 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai 13,9 miliar rupiah.
Selain penindakan, langkah preventif dilakukan melalui sosialisasi di media, kunjungan pasar, dan kegiatan edukasi kepada masyarakat di tempat wisata.
“Sosialisasi tatap muka menjadi cara kami meningkatkan kesadaran di berbagai kalangan,” ujar Agnita.