Bandung, Sonora.ID - Mendekati pelaksanaan Pilkada Serentak, masyarakat di Kota Bandung perlu mewaspadai berbagai bentuk ajakan yang berpotensi melanggar prinsip netralitas dan integritas dalam proses demokrasi atau black campaign.
Pilkada jadi momentum penting untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan bagi daerah, termasuk di Bandung. Namun, tidak jarang berbagai pihak menggunakan cara-cara yang kurang etis untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.
Ajakan untuk mendukung salah satu paslon sering kali dilakukan dengan berbagai cara yang manipulatif. Seperti yang terjadi belum lama ini. Di mana Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial diduga disalahgunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon Walikota Bandung.
Berdasarkan rekaman suara berdurasi lebih dari 8 menit yang beredar di media sosial, petugas PKH memengaruhi penerima manfaat agar memilih pasangan nomor urut tertentu pada Pilwalkot Bandung 2024.
Baca Juga: Debat Sragen Sepi Tamu, Pendukung Tetap Berdatangan di Luar Gedung
Menyikapi hal itu, Ketua Umum Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indonesia, Jana Achmad Nugraha, mengkritik penyalahgunaan pendamping PKH tersebut. Menurutnya, rekaman tersebut menunjukkan pengerahan petugas PKH untuk memenangkan pasangan tertentu.
"PPKS Indonesia dengan tegas mengutuk tindakan tidak profesional ini, yang jelas-jelas melanggar prinsip netralitas dalam pelayanan publik," kata Jana dalam siaran persnya, Kamis (21/11/2024).
Jana menjelaskan, PKH adalah program pemerintah yang harus dijalankan dengan integritas dan netralitas.
"Program ini bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu, tapi jangan dipengaruhi oleh kepentingan politik," tegasnya.
Jana menambahkan, pendamping PKH harus berintegritas sehingga tugasnya sebagai fasilitator bantuan sosial jangan terpengaruh kepentingan politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang menerima bantuan tetap merasa aman dan tidak merasa tertekan untuk memilih calon tertentu.