Kubu Raya, Sonora.ID - Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari mengatakan bahwa pemerintah perlu hadir khususnya TP PKK mulai dari tingkat provinsi, Kabupaten/kota sampai dengan desa yang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah untuk berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
Seperti diketahui bahwa angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Barat saat ini berada di angka 0,57 persen. Sedangkan target pemerintah di tahun 2024 adalah nol secara nasional.
"Kami khususnya dari TP PKK dari Provinsi, Kecamatan sampai tingkat desa yang merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan sebagai mitra dari pemerintah untuk membantu memeberi kontribusi dalam pelaksanaannya, "ungkap Windy, pada kegiatan Rapat Koordinasi Kolaborasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, di Hotel Alimoer Kubu Raya, Selasa (3/11/2024).
Sejak MoU yang dilakukan pemerintah pada tanggal 29 Januari lalu, pemprov Kalbar sering mengadakan kegiatan - kegiatan untuk perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Kolaborasi ini bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan percepatan dalam mengatasi permasalahan atau isu nasional.
Menurut Windy, PKK adalah orang yang menyentuh langsung kepada sebuah keluarga. Dia berharap Kalbar memiliki data bersama atau satu data yang akurat atau biasa disebut by name by address agar tepat sasaran masyarakat yang menerima bantuan.
"PKK harus menjadi Garda terdepan sebagai mitra pemerintah dalam menuntaskan isu - isu dan permasalahan yang ada di daerah Kalbar, "ujarnya.
Baca Juga: Bawaslu Menilai Proses Penghitungan Suara Pilkada Sudah Sesuai Aturan yang Berlaku
PKK dalam hal ini akan membantu mendata RTLH melalui satu data, by name by address.
Windy mengharapkan agar Bapeda bisa mengajak PKK Kabupaten/kota untuk segera membuat satu data agar bantuan bisa tepat sasaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Siapapun yang akan memberikan bantuan ke warga akan konfirmasi dulu ke PKK.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar, Yosafat Triadhi Andjioe sangat senang dengan terciptanya kolaborasi bersama TP PKK Provinsi Kalbar. Dia menyebut bahwa PKK bisa sangat membantu dalam pendataan bagi masyarakat yang perlu mendapat bantuan RTLH.
"Karena PKK Kalbar ada dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, sampai tingkat desa, maka data itu l kami serahkan kepada PKK desa dan dikroscek, mana rumah yang tidak layak huni, dan sekaligus bisa mengklarifikasi data miskin ekstrem, "jelasnya.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News