Menekan potensi korupsi

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa mesin ADM ini juga bisa menekan potensi terjadinya korupsi.

Sebab, dengan hilangnya sentuhan antara petugas dengan masyarakat, otomatis potensi korupsi itu hampir bisa dikatakan hilang.

Biaya pengembangan capai Rp 15 miliar

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk mengembangkan mesin ADM guna mencetak berbagai dokumen dukcapil.

Adapun pematokan anggaran tersebut berdasarkan ketersediaan blanko bagi masyarakat yang akan mengganti KTP elektronik.

Baca Juga: Mantan Menteri Jokowi Bakal Menjabat di BUMN, Adakah Susi Pudjiastuti?

Ia menjelaskan, kekurangan blangko dalam dokumen kependudukan sering terjadi.

Dengan demikian, untuk mengantisipasinya ia mengajukan anggaran sebanyak Rp 15 miliar kepada Komisi II DPR dan Kementerian Keuangan.

Bisa dibeli pada tahun 2020

Untuk ketersediaan mesin ADM ini, Zudan mengatakan bahwa masyarakat dapat membeli mesin cetak instan dokumen dukcapil ini pada tahun 2020.

Saat ini pemerintah baru akan memasukkan pengadaan mesin ADM dalam e-catalog agar daerah-daerah di Indonesia nantinya dapat membeli mesin tersebut.

Baca Juga: Donald Trump Berikan Medali pada Conan, Anjing yang Kejar Pemimpin ISIS

Ia juga memastikan bahwa sejauh ini tidak ada arahan dari Kemendagri untuk mewajibkan daerah-daerah membeli mesin ADM.