Sonora.ID - Rancangan undang-undang (RUU) ketentuan umum dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan sudah rampung.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sudah memberikan draf RUU omnibus law perpajakan, naskah akademik, dan surat presiden (surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dilansir dari Kompas.com, Berdasarkan naskah akademik RUU omnibus law perpajakan resmi yang diterima Kontan.co.id, terdapat sembilan undang-undang (UU) yang masuk dalam pembahasan.

Baca Juga: 2 Dekade Melepas Diri, 17 Mahasiswa Timor Leste Ditolak Pemerintah Bali

Jumlah UU tersebut telah bertambah sejak pertama kali Sri Mulyani mengumumkan beleid sapu jagad ini hanya terdiri dari tiga UU pada akhir September 2019.

Kemudian, bertambah lagi menjadi enam UU pada November tahun lalu.

Adapun sembilan undang-undang dalam RUU omnibus law perpajakan adalah:

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. UU Pajak Penghasilan (PPh)
3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. UU Kepabeanan
5. UU Cukai
6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik
7. UU Penanaman Modal
8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
9. UU Pemerintah Daerah

Adapun RUU omnibus law perpajakan memiliki sepuluh ruang lingkup materi muatan UU antara lain tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri, perlakuan tarif PPh atas bunga. Pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi.

Baca Juga: Sudah Sepakat, Senat AS Bebaskan Presiden Donald Trump dari Pemakzulan

TERKINI

35 Kode Redeem FF Hari Ini 22 Desember 2024: Lengkap Cara Klaimnya

22 Desember 2024 14:05 WIB

Resep Kastengel Keju Simple yang Renyah dan Lezat untuk Sajian Spesial

22 Desember 2024 13:55 WIB

3 Shio Paling Beruntung Besok 23 Desember 2024 Rezekinya Berlimpah

22 Desember 2024 13:30 WIB

Lirik Lagu 'Arbab' Ciptaan Bonar Gultom dalam Bahasa Batak & Indonesia

22 Desember 2024 13:16 WIB