Sonora.ID - Virus corona yang merebak di Indonesia tidak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat, namun juga berimplikasi bagi perekonomian global.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya akan berada di kisaran 1,5 persen dari sebelumnya sebesar kurang lebih 3 persen. Demikian halnya dengan Indonesia yang juga diprediksi akan mengalami penurunan oleh karena pandemi global ini.

"Tantangan ini harus kita hadapi dan harus kita jawab!" kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, (20/3/2020).

Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas rencana belanja yang dianggap tidak prioritas di saat sekarang ini baik yang ada di APBN maupun APBD. Selain itu, Kepala Negara juga meminta realokasi APBN dan APBD tersebut untuk tiga kegiatan prioritas pemerintah di tengah wabah virus corona.

Baca Juga: Dokter: Kami Pasukan Perang Tanpa Senjata Lawan Virus Corona

"Yaitu yang pertama di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Yang kedua, social safety net, atau bantuan sosial. Yang ketiga, yang berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK," ujarnya.

Adapun belanja anggaran berupa perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang-barang yang tidak prioritas dimintanya ditangguhkan terlebih dahulu. Instruksi tersebut berlaku untuk seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

"Daya beli masyarakat betul-betul harus menjadi perhatian kita terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana," imbuhnya.

Baca Juga: Pandemi Corona, Siswa SMA/SMK di Sumsel Tak Dapat Jatah Libur

Terkait dengan kebijakan bantuan sosial pemerintah, Jokowi menekankan kepada jajarannya agar kelanjutan dan pelaksanaan program-program seperti PKH, KIS, KIP, Kartu Sembako, dan Rastra dapat dilakukan sedini mungkin.

Hal yang sama juga berlaku bagi program rutin Dana Desa yang selain dimintanya untuk segera direalisasikan, juga diarahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan padat karya tunai dan membantu penanganan Covid-19 di tingkat desa.

"Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa program padat karya tunai di semua kementerian dan lembaga harus diperbanyak. Satu-dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi," tandasnya.

TERKINI

Pemerintah dan DPR Didesak Segera Bahas Revisi UU Keselamatan Kerja

24 November 2024 19:16 WIB

Ramalan Zodiak Besok, 25 November 2024: Aquarius, Gemini, Pisces, Libra, Leo

24 November 2024 18:51 WIB

World Safety Organization (WSO) Akui Budaya Keselamatan Kerja di Tujuh Perusahaan Indonesia.

24 November 2024 18:46 WIB

Pj Bupati Landak Resmi Lepas Pendistribusian Logistik Pilkada Landak 2024

24 November 2024 18:42 WIB