Surabaya, Sonora.ID - Hingga Senin 6 April 2020, ada dua orang pasien Covid-19 dari Jawa Timur yang terkonversi negatif atau berhasil disembuhkan.

Sehingga total pasien sembuh menjadi 40 orang. Dua orang pasien yang sembuh tersebut diketahui berasal kota Surabaya.

Sementara itu, perkembangan lainnya, diketahui juga ada tambahan dua orang pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Satu orang dari kota Malang dan seorang dari Kabupaten Trenggalek, yang sekaligus menjadikan Kabupaten Trenggalek masuk menjadi daerah terjangkit baru ke 23 di Jawa Timur. Sehingga jumlah total sementara terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur mencapai 189 orang.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa temuan satu kasus baru di Kabupaten Trenggalek tersebut diketahui dari hasil tracing di Kabupaten Tulungagung yang ternyata berdomisili di Trenggalek.

Baca Juga: Setelah Jakarta dan Surabaya, Yogyakarta akan Menyusul Terapkan ETLE

Sementara untuk pasien dalam pengawasan atau PDP juga bertambah hingga 59, sehingga menjadi 985 orang. Kasus meninggal tetap 14 orang,  dan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP bertambah 293 menjadi 10.929 orang per 6 April 2020.

Dalam upaya penanganan Covid-19 Pemprov Jatim juga melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD hingga 2,3 Trilliun rupiah lebih untuk penanganan dan penanggulangan bencana non alam wabah covid-19.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 tersebut setara dengan 6,8 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020.  Selanjutnya, dana tersebut akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan covid-19 - mulai promotif-preventif, kuratif, tracing hingga penanganan dampak sosial ekonomi.

Hal lain yang dapat diinformasikan bahwa pemkot Surabaya hingga saat ini (07/04/2020) belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M. Fikser mengatakan bahwa saat ini pemkot Surabaya masih terus melakukan kajian dan analisis terkait penerapan PP No 21 Tahun 2020 tersebut.

Pihaknya masih harus menyelesaikan berbagai kajian dan analisa PP tersebut jika diterapkan di Surabaya.