Bagikan :
:quality(50)/photo/2020/04/20/1082515680.jpg)
Sonora.ID - Omnibus law atau sebelumnya dikenal dengan Rancangan undang-undang cipta lapangan kerja dan kemudian diubah menjadi cipta kerja ini menuai banyak perdebatan.
RUU Cipta Kerja dinilai terlalu berpihak pada investor dan justru meminggirkan kepentingan masyarakat.
Pasal-pasal di dalam RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 79 undang-undang dan 11 klaster dianggap bermasalah.
Baca Juga: Pihak Ombudsman Sarankan Pemerintah Lakukan Perbaikan Draf Omnibus Law
Akademisi Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Samuel Gultom mengatakan, di dalam Omnibus Law banyak undang-undang dan aturan yang sangat melemahkan undang-undang yang sudah ada, sehingga menyulitkan membuka lapangan pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Samuel saat wawancara dengan Radio SmartFM, Senin (20/4).
Baca Juga: Arsul Sani Sebut Pasal 170 dalam Draft Omnibus Law Bukan Salah Ketik
:quality(50)/photo/2024/12/23/screenshot-2024-12-23-053205jpg-20241223053558.jpg)
:quality(50)/photo/2024/12/22/15056777_5532759jpg-20241222072850.jpg)
:quality(50)/photo/2023/12/08/screenshot-2023-12-08-193913jpg-20231208073922.jpg)
:quality(50)/photo/2024/12/22/32133_es-telerjpg-20241222083042.jpg)