Sonora.ID - Di tengah wabah Covid-19, akhir-akhir marak mengenai isu pemakzulan presiden di masyarakat.

Hal ini tentu membuat beberapa pihak ikut angkat bicara terkait isu itu, seperti Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.

Dirinya menilai jika pemakzulan adalah salah satu hal yang sulit untuk dilakukan.

"Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup sulit," kata Hasanuddin kepada Tribunnews, Kamis (4/6/2020).

Berdasarkan konfirgurasi koalisi partai politik saat ini, proses pemakzulan presiden sangatlah tak mungkin dilakukan.

Bila memang itu terjadi, kata Hasanuddin, mekanismenya yakni DPR harus menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam atau luar negeri.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Siapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang Tepat dan Cepat

Seperti dugaan presiden dan/atau presiden melakukan pelanggaran hukum atau pengkhiatan kepada negara layaknya korupsi, penyuapan, maupun tindakan tercela (UU MD3, pasal 79 ayat 4).

"Hak menyatakan pendapat ini diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR, dan bila memenuhi persyaratan administrasi dapat dilanjutkan dalam sidang paripurna," ujarnya.

Lebih lanjut, keputusan itu akan sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR dan minimal 2/3 dari jumlah yang menyetujinya (UU MD3, pasal 210 ayat 1 dan 3).

Apabila keputusan itu disetujui, maka wajib dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang anggotany terdiri dari unsur fraksi di DPR (UU MD3, pasal 212 ayat 2).

"Setelah Pansus bekerja selama paling lama 60 hari, hasilnya kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPR," ucap Hasanuddin.

Baca Juga: Berikan Harapan bagi Kaum Muda Kulit Hitam di AS, Obama: Kalian Berarti!