Kemudian di posisi ketiga dimiliki Khairul Saleh, dengan total harta kekayaan senilai Rp 3.148.000.000.

Data ini diambil dari laporan yang disampaikan Khairul ke KPK tertanggal 14 April 2020/periodik 2019, yang kemudian terverifikasi pada 30 April 2020.

Rincian harta kekayaan yang dimiliki Khairul meliputi; Tanah dan bangunan Rp 2.350.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 207.000.000, harta bergerak lainnya Rp 466.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 125.000.000.

Baca Juga: 40 Pegiat UMKM Berpartisipasi dalam Expo Virtual Besutan BI Kalsel

Dan yang terakhir dimiliki Ananda, dengan total harta kekayaan Rp 2.750.049.983. Data ini diambil dari laporan yang disampaikan Ananda tertanggal 14 Maret 2020/periodik 2019 dan telah terverifikasi pada 13 April 2020.

Adapun rincian harta kekayaan Ananda meliputi; Tanah dan bangunan senilai Rp 1.700.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 300.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 750.049.983.

Sementara itu, dari penelusuran untuk harta kekayaan bakal calon Wakil Wali Kota hanya Mushaffa Zakir yang sudah terverifikasi di KPK.

Sedang untuk Ilham Nor, Arifin Noor dan Habib Ali Al Habsyi tak bisa ditemukan.

Baca Juga: Dibanding DPT Pileg 2019, DPS Kota Banjarmasin Bertambah 527 Pemilih

Adapun untuk harta kekayaan Mushaffa yang merupakan wakil Ananda, hanya Rp 636.928.904. Laporan ini disampaikan Mushaffa pada 23 Januari 2020/periodik 2019 dan sudah terverifikasi 31 Januari 2020.

Adapun rinciannya meliputi; Tanah dan bangunan Rp 402.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 130.000.000, harta bergerak lainnya Rp 3.500.000, serta kas dan setara kas Rp 101.428.904.

Hingga saat ini, KPU Kota Banjarmasin memang belum membeberkan harta kekayaan para bakal calon baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota yang mendaftar ke publik.

Baca Juga: Pilwakot Semarang hanya Satu Pasang, Hendi-Ita: Lawan Kotak Kosong Belum Tentu Menang

Alasannya karena masih menunggu aturan apakah itu boleh dibuka atau tidak.

"Jadi untuk harta kekayaan karena ranahnya KPK, jadi langsung masuk di KPK itu ada. Untuk ekspose menunggu Juknis (petunjuk teknis) aturannya seperti apa," terang Ketua KPU Banjarmasin, Rahmiati Wahdah.

Baca Juga: Simbol Kanas Jadi Filosofi Ananda-Mushaffa Membangun Banjarmasin