Sonora.ID - Usai mendapatkan sejumlah kritik dari para menteri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini mendapat sentilan dari DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya menurut Anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan keputusan Anies memberlakukan PSBB Total tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak DPRD DKI Jakarta.
"Sudah jelas sekali aturannya dalam penangan pandemi Covid-19 yaitu pemerintah daerah harus konsultasi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami (DPRD) dan pemerintah pusat. Faktanya, kami tidak pernah diajak bicara, dan wajar jika beberapa menteri protes dengan sikapnya itu," kata August Hamonangan seperti dikutip dari Kompas.com.
Akan tetapi August bersama DPRD DKI Jakarta akan tetap mendukung segala kebijakan Anies mengenai PSBB total pada senin mendatang.
Baca Juga: Respon Pj Wali Kota Makassar Soal Revisi Perda Minuman Beralkohol
Hanya saja August menyayangkan tindakan Pemprov DKI yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu kepada jajaran dan alur yang telah disediakan. August mengatakan, seharusnya DPRD dilibatkan untuk mengukur dampak PSBB total ke sektor-sektor lainnya.
Salah satu hal yang menjadi pertimbangan August jika tidak pihak pemprov dki tikdak melakukan koordinasi adalah dampak ekonomi dari PSBB total tersebut.
Ia mencontohkan untuk sektor ekonomi pengambilan keputusan PSBB total yang dilakukan di DKI Jakarta tentu tidak hanya berdampak pada ekonomi Jakarta, namun di wilayah Indonesia lainnya.
"Sampai saat ini Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota negara. Apa yang terjadi di Jakarta akan berimplikasi ke daerah lain," ujar August.
Baca Juga: Demi Pertahankan Zona Hijau, Ibnu Ingin Penumpang Mendarat di Bandara Wajib Swab
Sebelumnya, Gubernur Anies resmi "menginjak rem darurat" yang mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dan memberlakukan kembali PSBB total.