Makassar, Sonora.ID - Badan Pengawas Pemilu menemukan pelanggaran dalam proses mutasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar baru-baru ini.

Tindakan mutasi diduga melanggar pasal 71 ayat 2 undang-undang pemilu Nomor 10 Tahun 2016. Dalam aturan, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Pengecualian jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. 

Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari mengatakan dugaan pelanggaran dalam tahap penyelidikan. Pihaknya telah mendatangi kantor yang mengurusi admimistrasi kepegawaian untuk memeriksa dokumen mutasi yang telah dilakukan.

Baca Juga: Mengikuti Langkah Indonesia, Korea Putuskan Mundur dari Piala Thomas dan Uber 2020

“Sepintas saya baca itu ada dua orang yang tidak diberikan izin untuk dilantik," kata Nursari melalui sambungan telepon selulernya, belum lama ini.

Dia menjelaskan dari puluhan pejabat yang dilantik, disebutkan ada 2 yang tidak memenuhi syarat atau belum mengantongi izin Kemendagri.

Namun pihaknya enggan menyebut pejabat yang dimaksud.

Baca Juga: Protokol Kesehatan Ketat di Pilgub Kalsel, KPU Gelar Deklarasi

TERKINI

Resep Ifuime yang Nikmat dan Menggugah Selera, Cara Membuat Simple

5 November 2024 10:06 WIB

Lirik Lagu Pengarepan yang Dinyanyikan Oleh TWENTYNINE

5 November 2024 10:00 WIB

Sinopsis 'Bila Esok Ibu Tiada', Ketika Keluarga Kecil Kehilangan Ayah

5 November 2024 09:50 WIB

Lirik Lagu Cinta Hitam yang Dipopulerkan Oleh Fira Cantika

5 November 2024 09:47 WIB