Makassar, Sonora.ID - Pemerintah Kota Makassar melalui dinas pendidikan berencana menerapkan kelas digital dalam proses pembelajaran di sekolah.

Plt Kepala Disdik Makassar, Irwan Bangsawan mengatakan kelas digital ini merupakan bagian program merubah pola pembelajaran yang lebih modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Pengadaan kelas smart ini direncanakan tahun 2021 mendatang. Pihaknya menggambarkan ruangan nantinya dilengkapi proyektor dengan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan.

“Nanti alat peraganya nanti kita mau coba pakai artificial intelligence, kalau yang sampai sekarang pakai bola dunia masih manual, rencana kita akan coba lewat proyektor, jadi seperti ril dilihat, misalnya seolah-olah ada kupu-kupu di ruangan, konsepnya seperti itu, seperti 3 dimensi,” jelasnya saat ditemui, Kamis (17/09/2020).

Baca Juga: Nurdin Abdullah : Kami Tidak Tertarik Terjun di Industri Pertambangan

Irwan menyebut tahap awal ruangan smart tersebut, hanya akan ada sebanyak 5 ruangan. Masing-masing bagi 5 SD dan 5 SMP yang terpilih di Kota Makassar.

"Belum ditentukan. 5 kelas saja terdiri 5 SD, 5 SMP. Jadi 1 SMP, 1 kelas, 1 SD juga 1 kelas. Tapi tidak semua SMP dan SD (akan dipilih),” sebut Irwan yang juga menjabat Kepala Disnaker Makassar.

Menurutnya, tujuan diadakannya ruangan smart untuk menciptakan suasana interaktif belajar mengajar yang modern dan nyaman. Sehingga, baik guru dan pelajar bisa merasakan manfaatnya.

“Kelas itu sistem digital, interaktif, dan tentu suasana ruangan pasti jadi lebih nyaman belajar. Informasi terupdate terus di situ. Komunikasi dengan guru, sistem digital,” katanya.

Baca Juga: Alasan Satpol PP Makassar Sulit Awasi Protokol Covid 19 di THM

Sementara untuk anggarannya, Irwan mengaku belum mengetahui dengan jelas. Namun, ia menebak dana yang dibutuhkan ialah senilai ratusan juta untuk satu ruangan.

“Kalo sekitar Rp 400 Juta atau 800 juta per kelas, itu sudah kelengkapan mobiler serta perangkat pendukung digital yg di gunakan proses belajar mengajar. Untuk SD dan SMP, itu baru konsep karena belum tentu disetujui Bappeda,” imbuhnya.