Bagikan :
:quality(50)/photo/2020/09/19/159014859.jpg)
Makassar, Sonora.ID - Pemerintah akan mengusulkan penundaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 jika terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pasangan calon pada setiap pelaksanaan tahapan Pilwali berlangsung.
Seperti disampaikan Pj Walikota Kota Makassar, Rudy Djamaluddin dalam Rapat Koordinasi Pemilu dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 kota Makassar di Posko Gugus Tugas Kota Makassar, jalan Nikel Raya, Sabtu (19/9/2020).
“Pemerintah pusat mengizinkan digelar Pilkada, tapi dengan syarat tidak mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat. Jika pada saat proses pelaksanaannya ternyata mengancam keselamatan warga, bisa saja kita mengusulkan untuk dilakukan penundaan” tegas Rudy yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar.
Baca Juga: Berlakukan Sanksi Denda, Pj Wali Kota Makassar: Tak Perlu Dikhawatirkan
Menurut Prof Rudy, semua pihak harus memiliki komitmen untuk mengutamakan keselamatan masyarakat.
“Paslon jangan hanya pintar membuat jargon-jargon yang kedengarannya bagus tapi fakta dilapangan tidak sesuai. Wujud nyata kecintaan terhadap masyarakat itu terlihat dari cara kita menerapkan protokol kesehatan, bukan pada jargon yang kedengarannya bagus tapi dilapangan justru membahayakan keselamatan warga” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut hadir sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol. Yudhiawan, Dandim 1408/BS Kolonel Kav Dwi Irbaya, Ketua KPU Kota Makassar, M Farid Wajdi, serta Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari.
:quality(50)/photo/2023/03/16/69e33862-7d2f-4300-b625-4e19c832-20230316073626.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/screenshot-2024-10-09-130115jpg-20241122082849.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/cuplikan-layar-2024-09-05-090343-20241122062448.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/15/15518010_5613228-1jpg-20241115062557.jpg)