Palembang, Sonora.ID – Guna menjaga kepastian politik dan hukum di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak pada 9 Desember mendatang akan tetap digelar ditengah pandemi Covid-19.

Menanggapi hal ini, Pakar Pemasaran Politik, Associate Professor Dr. Markoni Badri, MBA menyarankan supaya penyelenggara pemilu dapat meyakinkan para pemilih mengenai optimalisasi penerapan protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Karena seperti yang kita tahu pelaksanaan Pilkada saat ini digelar ditengah Pandemi Covid-19, saya takutkan apabila penerapan protokol kesehatan tidak dilakukan secara maksimal maka penularan Covid-19 akan kembali meningkat pada pelaksanaan Pilkada nanti,” katanya kepada Smart Fm Palembang, Kamis (01/10).

Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, Pakar Khawatirkan Potensi Golput Akan Meningkat

Oleh karena itu, Markoni menyarankan apabila memungkinkan waktu pencoblosan dapat diperpanjang mengingat situasi Covid-19 saat ini.

“Jika memungkinkan, saya sarankan waktu pencoblosan nanti sebaiknya diperpanjang. Jadi para pemilih dikasih nomor antrian dan ditentukan waktu pencoblosannya. Hal ini sebagai upaya menghindari terjadinya kerumunan di TPS,” jelasnya.

Markoni menambahkan, apabila juga memungkinkan sebaiknya jumlah TPS dapat ditambah serta diatur bagaimana prosedur pencoblosannya nanti jangan sampai ada penumpukan.

Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak, Pakar: Tawarkanlah Janji yang Realistis

“Selain itu, kalau bisa lokasi TPS berada di lingkungan terbuka dan penyelenggara juga harus menyediakan tempat cuci tangan di TPS serta melaksanakan pengawasan yang super ketat disaat waktu pencoblosan nanti, hal ini supaya para pemilih yakin dan mau datang ke TPS,” ujarnya.

Markoni berharap, pada saat hari-H pelaksanaan Pilkada serentak nanti tingkat partisipasi masyarakat bisa semakin baik.

“Tentunya kita sama-sama berharap pada pelaksanaan Piliada nanti masyarakat tidak berfikir apatis sehingga tingkat golput diharapkan akan rendah. Karena tolak ukur keberhasilan Pilkada itu tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat. Kalau tingkat golput nya tinggi, maka legitimasi pemimpin yang terpilih nanti bisa-bisa diragukan,” tutupnya.