Banjarbaru, Sonora.ID - Sama seperti nasional, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan diperkirakan juga mengalami kontraksi pada triwulan ke-3 tahun 2020.

Penyebabnya tak lain adalah ketidakpastian ekonomi sebagai dampak CoVID-19.

Ekonomi provinsi dengan ibu kota Banjarmasin ini diprediksi mengalami kontraksi antara 0,6 hingga 1,1 persen.

Perkiraan itu sedikit lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke-2 di tahun 2020 yang terkontraksi 2,61 persen.

Baca Juga: Indeks Harga yang Diterima Petani Turun, NTP Kalsel Naik 1,28 Persen

Menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa sebagai aktivitas masyarakat telah mendorong perkembangan harga-harga secara umum ke level yang sangat rendah bahkan mengalami deflasi.

Tekanan deflasi yang terjadi di Kalimantan Selatan relatif sama dengan tekanan yang terjadi di level nasional.

Tekanan deflasi lebih disebabkan oleh menurunnya permintaan seiring dengan menurunnya pendapatan masyarakat dan pembatasan aktivitas akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kalimantan Selatan sempat mengalami inflasi yang disebabkan oleh naiknya permintaan pada saat lebaran dan libur 17 Agustus," ungkap Kepala Perwakilan BI Kalimantan Selatan, Amanlison Sembiring, usai pembukaan High Level Meeting dan Rakorda Tim Pengendali Inflasi Daerah di Gedung Dr. K.H. Ideham Chalid Banjarbaru, pada Selasa (13/10) pagi.

Maksimalisasi sektor-sektor ekonomi yang berdampak medium hingga tinggi terhadap peningkatan perekonomian harus gencar dilakukan.

Salah satunya sektor pertanian yang tidak terlalu berisiko saat dijalankan pada saat pandemi CoVID-19 masih berlangsung.

"Bertani itu kan tidak ada kerumunan tapi daya ungkit ekonominya sangat tinggi," jelasnya.

Baca Juga: TPS di Area Makam Pahlawan, Pemko Banjarmasin Incar Lokasi Baru

Proyek-proyek yang masih tertunda dalam beberapa bulan terakhir juga harus segera direalisasikan. Contohnya pembangunan jalan, termasuk proyek padat karya.

"Itu dapat meningkatkan daya ungkit masyarakat yang tadinya sudah kehilangan pendapatan secara informal. Mereka jadinya dapat bayaran harian," jelasnya.

Selain fokus meningkatkan daya beli masyarakat, pihaknya menurut Ia juga menyusun strategi pengendalian inflasi di provinsi Kalimantan Selatan.

"Salah satu strateginya mewujudkan ketersediaan bahan pangan yang harus didukung dengan kelancaran jalur distribusi hingga sampai ke konsumen," tutupnya.

Senada dengan Kepala Perwakilan BI Kalsel, Plt. Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan, juga mengungkapkan berbagai strategi yang harus dijalankan, agar tetap bertahan di tengah masih berlangsungnya pandemi covid-19 ini.

"Setidaknya ada empat strategi yang sudah dicanangkan pemerintah harus tetap kita jalankan. Itu pun sangat bergantung pada berakhirnya pandemi Corona," jelas Rudy.

Langkah pertama, terkait keterjangkauan harga. Akses masyarakat untuk menjangkau pasokan komoditas penting harus dijaga tingkat harganya agar dapat dijangkau dan dibeli masyarakat.

Selanjutnya, memastikan ketersediaan pasokan, bersinergi dan berkoordinasi antara pemerintah dan mitra kerja TPID dalam pemenuhan logistik di daerah, terutama wilayah terdampak Covid-19.

"Ketiga dan keempat kita harus memastikan kelancaran distribusi, serta melakukan komunikasi efektif," imbuhnya.

Selain empat strategi di atas, perlu dilakukan akselerasi pemanfaatan teknogi digital untuk menjaga ketahanan pangan baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Dengan pemanfaatan teknologi ini, diharapkan akan menjaga stabilitas perekonomian daerah di provinsi Kalimantan Selatan.

"Komunikasi harus dijalankan dengan baik, agar masyarakat tidak lagi melakukan panic buying, seperti pada awal-awal Covid-19," pungkasnya.