Banjarmasin, Sonora.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang sudah rampung dibahas dan dibentuk oleh DPRD Kalimantan Selatan, akan melalui uji publik terlebih dahulu sebelum diparipurnakan.

Terutama untuk meminta masukan dari berbagai pihak terkait, sebelum palu pengesahan dan persetujuan menjadi peraturan daerah (perda) diketok oleh pimpinan DPRD Provinsi.

“Dalam waktu dekat kita akan uji publik Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata dengan mengundang beberapa dinas terkait, asosiasi kepala desa dan BUMDes se-Kalsel guna meminta masukan sebelum dijadikan perda,” ujar Fahrani, Ketua Pansus raperda tersebut, beberapa waktu lalu.

Payung hukum ini menurutnya menjadi salah satu batasan untuk perlindungan penggunaan dana desa yang selama ini rawan penyelengewengan oleh oknum tertentu.

Baca Juga: Pariwisata Kalsel Bergerak dengan Adaptasi Kebiasaan Baru saat Pandemi

Sehingga dengan adanya perda khusus yang mengatur tentang itu, tujuan pemerintah pusat untuk adanya optimalisasi dana desa dalam pemberdayaan daerah dan masyarakat dapat terwujud. Salah satunya melalui pembentukan desa wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Ia mengakui, pihaknya juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dan mendapatkan informasi bahwa sebenarnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun depan sudah menganggarkan bantuan dana sebesar Rp50 juta per desa dalam APBD Murni Tahun 2021.

Namun kucuran anggaran dana desa dari pemerintah daerah itu terpaksa ditunda karena dialihkan untuk penanganan dampak pandemi CoVID-19 yang masih terjadi hingga hari ini.

“Dana Rp50 juta per desa yang gagal diwacanakan pada tahun 2021 tersebut akan kembali dianggarkan pada tahun 2022,” pungkas politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Juga: Kemenparekraf Gelar

TERKINI

Pemerintah dan DPR Didesak Segera Bahas Revisi UU Keselamatan Kerja

24 November 2024 19:16 WIB

Ramalan Zodiak Besok, 25 November 2024: Aquarius, Gemini, Pisces, Libra, Leo

24 November 2024 18:51 WIB

World Safety Organization (WSO) Akui Budaya Keselamatan Kerja di Tujuh Perusahaan Indonesia.

24 November 2024 18:46 WIB

Pj Bupati Landak Resmi Lepas Pendistribusian Logistik Pilkada Landak 2024

24 November 2024 18:42 WIB