Pertemuan itu menurutnya juga akan merumuskan kebijakan dalam pemberdayaan dan dukungan kepada mahasiswa yang merupakan Duta Pendidikan Banua.
Ia juga merincikan sejumlah hal yang menjadi fokus utama dalam pembahasan. Seperti pentingnya kejelasan hubungan kerja antara PMKS dan AMKS, tata kelola AMKS yang memerlukan banyak perbaikan, koordinasi dan harmonisasi pembinaan PMKS antara pemerintah provinsi dan pemerintah 13 kabupaten/kota, serta peningkatan sarana dan prasarana asrama, maupun pembinaan dan peningkatan fungsi PMKS sebagai Duta Pendidikan, Seni, Budaya dan Pariwisata.
“Kita juga akan mengumpulkan berbagai bahan dan keterangan serta masukan terkait rencana pembentukan Raperda tentang Penguatan Fasilitasi Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Kalsel,” pungkas politikus Partai Gerindra itu.
Baca Juga: Jalani Bimtek 4 Hari di Yogya, DPRD Kalsel Tingkatkan Wawasan