Malang, Sonora.ID - Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) meminta adanya revisi UU No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Anggota BPKH Bidang Investasi Benny Wicaksono mengatakan perlu ada tinjauan regulasi pengelolaan dana haji.

Karena dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, penggunaan nilai manfaat sangat terbatas.

Baca Juga: BPKH Ungkap Seluk Beluk Investasi Keuangan Haji di Indonesia

Dalam hal ini, BPKH sebagai lembaga pengelolaan keuangan perlu membutuhkan modal untuk menambal resiko yang dihadapi.

Selama ini BPKH hanya bergerak terhadap instrumen yang tidak beresiko. Sehingga BPKH hanya bisa melakukan subsidi, memberikan dana kemaslahatan umat dan pemberian nilai manfaat kepada jemaah saja.

Ia menjelaskan apabila regulasi sudah mengatur boleh menyisihkan keuntungan atau nilai manfaat. Maka nilainya akan cukup besar jika diinvestasikan.

Baca Juga: Kepala BPKH Sebut Calon Jamaah Haji yang Tak Tarik Setoran Akan Dapat Nilai Manfaat dari Penngendapan

TERKINI

Lirik Lagu Baby It’s Both (Tick-Tack English Ver) – ILLIT Ft. Ava Max dan Terjemahan

22 November 2024 12:34 WIB

Sinopsis Film 'Meet Me Next Christmas' di Netflix

22 November 2024 12:30 WIB

3 Shio Paling Hoki Besok 22 November 2024, Kucuran Rezeki Emas Tiba

22 November 2024 12:20 WIB

Lirik Lagu 'number one girl' – Rose BLACKPINK, dengan Terjemahannya

22 November 2024 12:09 WIB