Daud mengatakan, ada beberapa poin yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Pertama, meminta bupati/wali kota membuat Surat Edaran Bupati/Wali Kota kepada seluruh masyarakat, dan pengelola tempat usaha serta tempat wisata.

"Supaya mereka tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, termasuk acara perayaan pergantian tahun," ucapnya. 

"Poin kedua, bupati/wali kota diminta memperkuat operasi yustisi dan patroli pengawasan serta penegakan disiplin protokol kesehatan sampai tingkat kecamatan," imbuhnya. 

Baca Juga: Jelang Nataru, Pemprov Jatim Tingkatkan Operasi Yustisi Cegah Covid-19

Selain itu, Bupati/Wali Kota, kata Daud, diminta melakukan pengetatan protokol di wilayah perkotaan berupa pelaksanaan Work From Home (WFH), pembatasan jam operasional, dan pembubaran kerumunan massa di ruang publik. Sedangkan di wilayah perdesaan berupa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). 

"Pengetatan pun harus dilakukan di pintu masuk wilayah, baik jalur darat, laut, dan udara," katanya.

Dalam Surat Edaran Gubernur Jabar tersebut, bupati/wali kota harus melakukan pengetatan protokol kesehatan di daerah tujuan wisata. Ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dalam pengetatan protokol kesehatan di daerah tujuan wisata. 

Baca Juga: Pemprov Bali Resmi Melarang Perayaan Tahun Baru 2021, Termasuk Larangan Kembang Api

TERKINI

3 Shio Paling Hoki dan Bersinar Besuk, Sabtu 23 November 2024

22 November 2024 20:25 WIB

40 Contoh Soal Seni Rupa Kelas 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka

22 November 2024 19:38 WIB

Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Halaman 121, Evaluasi Pilihan Ganda

22 November 2024 19:07 WIB

4 Zodiak Berhati Besar, Selalu Mendahulukan Kebahagiaan Orang Lain

22 November 2024 19:00 WIB