Guna merealisasikan kebijakan tersebut, dibutuhkan komitmen bersama antara Pemda Provinsi Jabar, Pemerintah Kabupaten/Kota, kalangan bisnis, dan masyarakat untuk membatasi aktivitas dan menghindari kerumunan. 

 

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengikuti arahan pemerintah pusat melarang pelaksanaan kegiatan perayaan Tahun Baru, atau hiburan- hiburan lainnya," ucapnya. 

 

"Ingat, tidak ada keputusan pemerintah kecuali untuk kemaslahatan kemanfaatan," imbuhnya. 

 

Jika masyarakat mengikuti imbuan pemerintah, kata Kang Uu, penularan COVID-19 saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dapat dicegah. 

 

Untuk menyukseskan Operasi Lilin Lodaya 2020, Polri menyiapkan 83.917 personel. Sedangkan, TNI menyiapkan 15.842 personel, dan instansi terkait lainnya menyiapkan 55.086 personel. 

 

 

Personel tersebut akan ditempatkan pada 1.607 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibcar lantas, dan 675 pos pelayanan untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya.

 

"Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa, sehingga menjadikan kita cenderung under estimate dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita harus lebih peduli. Jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19," kata Kang Uu. 

 

Dalam upacara apel tersebut, Kang Uu pun membacakan amanat Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis. Kapolri menekankan tujuh hal yang menjadi pedoman guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Operasi Lilin Lodaya 2020.