Banjarmasin, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bidang pendidikan dan penyuluh pertanian.

SK diserahkan langsung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, pada Rabu (10/2) pagi.

Gubernur mengatakan, pengangkatan PPPK ini sebagai implementasi dari skema pemerintah guna merekrut tenaga profesional dalam birokrasi pemerintahan.

"Sebagai seorang profesional dengan kompetensi dan pengalaman, saudara diharapkan dapat mengemban tugas dan amanah baik sebagai ASN ataupun jabatan fungsional PPPK," katanya.

Dikatakan, pengisian jabatan guru dan penyuluh pertanian melalui seleksi PPPK ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Baca Juga: Pantau Lewat Udara, Gubernur Kalsel Sebut Banjir di HST Telah Surut

"Oleh karena itu disamping menjalankan tugas-tugas jabatan saudara juga harus mampu menjadi ASN yang memiliki integritas profesionalisme, netral, dan bebas dari intervensi politik. Bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menjalankan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat," pesan pria yang akrab disapa Paman Birin itu.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan, Sulkan, menjelaskan bahwa 42 PPPK yang mendapat SK ini merupakan rekruitmen PPPK tahun 2019 lalu.

Adapun kontrak PPPK ini hanya selama tiga tahun dan akan terus dievaluasi. Jika kinerjanya bagus, tidak menutup kemungkinan bisa dilanjutkan.

Baca Juga: Gubernur Kalsel Terbitkan Instruksi Pengendalian Penyebaran Covid-19

TERKINI

Lirik Lagu 'Tergariskan' – Dendi Nata, Sampai Kau kan Mengerti Aku yang Lebih Pahami

26 Desember 2024 19:41 WIB

Resep Pare Goreng Isi Kelapa Ala Rudy Choirudin, Dijamin Nggak Pahit!

26 Desember 2024 19:30 WIB

50 Ucapan Selamat Tinggal Bulan Desember 2024, Bijaksana Penuh Kesan

26 Desember 2024 19:11 WIB

7 Negara yang Melarang Perayaan Natal, Dihukum Mati Kalau Melanggar

26 Desember 2024 18:28 WIB