Bagikan :
:quality(50)/photo/2021/02/16/7-anies-baswedanjpg-20210216022028.jpg)
Angka tersebut bahkan tidak mencapai satu persen dari target awal yang tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022.
Padahal, menurut Eneng, dari tahun 2019 hingga 2021, Pemprov DKI telah menyetor modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya mencapai Rp 3,3 triliun.
“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan da nada yang belum. Namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran yang lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh,” ujarnya memaparkan.
Baca Juga: Menteri BUMN Ogah Setujui Program Beli Rumah DP 0 Rupiah, Sindir Anies?
Salah satu Fraksi PSI ini menegaskan bahwa Pemprov DKI kurang terbuka terkait dengan proses pengadaan tanah, padahal anggaran itu rawan karena angkanya yang sangat fantastis.
Oleh sebab itu, Eneng berharap agar Pemprov DKI lebih transparan mengenai sistem pengadaan tanah dalam program DP 0 persen tersebut.
“Saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya,” harap Eneng.
Baca Juga: Gubernur Anies Baswedan Terima Laporan Kinerja Komisi Informasi DKI Jakarta
:quality(50)/photo/2023/11/11/sedih-desperate-freepik-benzoix-20231111074256.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/img_9690jpeg-20241122062256.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/menua-bersamajpg-20241122041838.jpg)
:quality(50)/photo/2022/06/03/rich-business-man-1jpg-20220603092648.jpg)