Bagikan :
:quality(50)/photo/2021/05/28/images-17jpeg-20210528075833.jpeg)
Makassar, Sonora.ID - Setelah 10 kali berturut-turut berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemprov Sulsel harus rela mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun ini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penurunan predikat tersebut sekaligus menjadi potret buruk pengelolaan keuangan di Pemprov Sulsel.
Pengamat Keuangan Negara Bastian Lubis mengatakan, opini WDP seharusnya diterima Pemprov Sulsel sejak dua tahun lalu. Namun baru diberikan sekarang lantaran Gubernur non aktif Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Baca Juga: Turun Peringkat, Kini Makassar Hanya Mendapat WDP Dari BPK RI
"Kalau Gubernurnya gak ketangkap ya gak WDP. Karena secara prinsip pengelolaan keuangan sudah amburadul sejak lama," ujar Bastian saat dihubungi Smartfm Makassar via telepon selular, Jumat (28/5/21).
Bastian menuding, ada oknum auditor BPK yang bermain saat pemeriksaan laporan keuangan dilakukan. Sehingga hasil pemeriksaan jauh dari nilai pencegahan korupsi.
Ia mencontohkan, pada 2019 lalu terjadi defisit 20 miliar di Sekretariat Dewan, tapi Sulsel tetap meraih WTP.
:quality(50)/photo/2024/12/25/042050500_1637218159-alasan_nont-20241225013016.jpg)
:quality(50)/photo/2024/12/25/chasing-the-windjpg-20241225033001.jpg)
:quality(50)/photo/2023/10/24/jakarta-5193927_1920jpg-20231024101935.jpg)
:quality(50)/photo/2024/09/04/lirik-lagu-beat-drum-milik-onew-20240904042552.jpg)