Palembang, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini semakin serius mendorong berbagai program pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan melakukan validasi data kemiskinan.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya menilai data kemiskinan di Sumatera Selatan saat ini masih bermasalah.
Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat dalam kategori mampu yang dimasukkan ke dalam data masyarakat miskin.
“Masih banyak saya lihat masyarakat miskin yang masuk ke dalam data kemiskinan itu tidak sesuai kriteria, kadang-kadang masih banyak orang mampu tapi namanya masuk kedalam data orang yang tidak mampu. Hal ini dikhawatirkan mambuat penyaluran bantuan tidak tepat sasaran,” katanya usai membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumsel Tahun 2021, Graha Bina Praja, Selasa (22/06).
Baca Juga: Susun Persiapan Lelang Jabatan, Pemkot Palembang Bentuk Dua Pansel
Maka dari itu, lanjut Mawardi, data kemiskinan di Sumsel perlu divalidasi agar penyaluran bantuan akan tepat sasaran.
Terkait pertumbuhan ekonomi di Sumsel, Mawardi mengungkapkan, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi di Sumsel berada di fase stagnan.
“Di masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi Sumsel terlihat stagnan apabila dibandingkan dengan provinsi lain dimana pertumbuhan ekonomi Sumsel berada di kisaran 0,11 persen dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di kisaran 2 persen lebih,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan bahwa Pemkot Palembang akan mensupport secara maksimal berbagai program pengentasan kemiskinan yang digencarkan Pemprov Sumsel.
“Tentunya kita akan mendukung berbagai metode yang dilakukan Pemprov Sumsel dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan perbaikan data kemiskinan, supaya kedepannya masyarakat miskin yang didata benar-benar real dan tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan,” tutupnya.
Baca Juga: Sholat Idul Adha 2021 di Palembang Terancam Kembali Ditiadakan