Jakarta, Sonora.Id - Sektor pangan dan pertanian bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menjaga stabilitas ekonomi-sosial dan politik di masa pandemi Covid-19 ini. Sektor ini dinilai strategis karena berhubungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ketersediaan pangan.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi, dalam diskusi virtual 'Potensi Sektor Pertanian Dalam Mencegah Krisis Ekonomi Di tengah Pandemi', Kamis (29/7).
"Di tahun 2020 sektor pertanian sebagai penyumbang APBN terbesar di tahun 2020, sebesar 16 persen atau tumbuh 2 persen lebih (dibanding 2019). Dan di 2021 sampai dengan hari ini terus tumbuh. Kami terus berupaya untuk bagaimana meningkatkan pemasukan negara," ujar Harvick.
Tak hanya itu, sektor pertanian juga saat ini menjadi penyelamat perekonomian karena banyaknya tenaga kerja sektor industri yang beralih ke Pertanian di masa pandemi.
"Ada 3 juta lebih, hampir 4 juta di catatan kami di Kementerian Pertanian, ini mungkin satu berkah utamanya di masa pandemi ini. Walaupun ini dilakukan secara sporadis, tapi ini terus kita bina, kita bimbing agar mereka siap pakai dan menjadi petani profesional," ungkapnya.
Program-program pertanian lain yang sedang dan akan terus dijalankan yaitu program-program yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas pangan, Namun demikian diakui Harvick, kondisi pandemi memang membuat kinerja anggaran menjadi kurang optimal.
"Per Juli penyerapan anggaran baru 20 persen, Ini memang berkaitan dengan Covid, jadi akhirnya bagaimana menstimulasi dana tersebut untuk bisa langsung diserap," tuturnya.
Namun demikian, Harvick memastikan bahwa program-program Kementan bakal tetap di optimalkan, baik kepada petani maupun terkait dengan ketersediaan pangan kedepan, termasuk di masa pandemi.
"Kita terus usahakan dan ini bisa dibuktikan dengan tidak langkanya kebutuhan pangan kita. Kita bisa mengurangi impor, utamanya beras. Kita sudah lakukan itu," tegasnya. .
Sementara dalam kesempatan yang sama, Prof Emil Salim, Ekonom Senior dan Mantan Menteri di Era Orde Baru mengingatkan pemerintah terkait beberapa hal dalam sektor pertanian, yakni fokus orientasi sektor pertanian, serta kesejahteraan dari petani itu sendiri, Pemerintah diminta untuk tidak hanya fokus mengejar ketersediaan pangan (Food Security), melainkan harus mengejar kedaulatan pangan atau Food Sovereignty.
"Orientasi harus diubah, yang kita kejar bukan Food Security, bukan jaminan pangan, tapi Food Sovereignty atau kedaulatan pangan. Kalau Food Security apabila harga naik, jalan keluar adalah impor dan itu selalu dilakukan, padahal harga-harga dilapangan tidak menguntungkan para petani kita. Jangan melihat dari suplai demand, itu salah. Tapi yang kita utamakan adalah production capacity," ujar Prof Emil.