Sonora.ID - Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu sorotan dan topik hangat belakangan ini, bahkan seakan memaksa Presiden Jokowi untuk mengikuti rekomendasi tersebut.

Awalnya, rekomendasi ini datang dari Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, bahkan jika usulan atau rekomendasi tersebut diabaikan oleh Jokowi, pihaknya dianggap melakukan tindakan tercela.

Seperti dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari.

Baca Juga: Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Jaktim

Pihaknya menyatakan, jika Jokowi mengabaikan rekomendasi tersebut, maka tindakan tercela tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 7b Ayat 1 UUD 1945.

“Perbuatan tercela itu dapat mengakibatkan Presiden diberhentikan dengan dinyatakan oleh DPR bahwa Presiden telah melanggar konstitusi,” ungkap Feri tegas.

Dengan kata lain, pihaknya ingin Jokowi untuk mengikuti rekomendasi tersebut, yang disampaikan oleh Ombudsman dan Komnas HAM.

Tak berhenti di situ, jika Jokowi bersedia untuk menjalankan rekomendasi tersebut, maka orang nomor satu di Indonesia tersebut juga harus berupaya untuk memulihkan hak 56 pegawai KPK yang diberhentikan.

Baca Juga: Jokowi Harapkan Rusun Pasar Rumput jadi Hunian yang Permudah Aktivitas Ekonomi Masyarakat

TERKINI

Resep Es Teler: Sajian Penutup yang Mudah dan Nikmat

22 Desember 2024 20:35 WIB

5 Shio Beruntung Besok 23 Desember 2024, Rezeki Melesat Sebentar Lagi

22 Desember 2024 19:56 WIB

Ramalan Zodiak Besok, 23 Desember 2024: Aquarius, Gemini, Pisces, Libra, Leo

22 Desember 2024 19:30 WIB

Sinopsis 'Doraemon: Nobita's Earth Symphony' Tayang di Trans TV!

22 Desember 2024 19:20 WIB