Hasto menyebutkan di bulan Oktober mendatang, BKKBN akan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada sekitar 600.000 tim pendamping keluarga.
“Pendamping keluarga kita kuatkan ada bidan ada kader PKK dan kader BK. Ini menjadi peran penting untuk mengawal proses-proses yang ada di dalam keluarga terlebih yang terkait dengan factor sensitif dan spesifik,” lanjut kepala BKKBN.
Selain itu, menurutnya integrasi data juga menjadi hal penting untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di Indonesia.
Untuk itu, BKKBN akan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kecepatan data.
Baca Juga: BKKBN Sumsel Minta Masyarakat Tunda Kehamilan di Masa Pandemi
Beberapa data yang akan diintegrasi adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah, Elektroik siap nikah dan hamil, E-human development Worker, serta Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbaisis data.
“Kami juga sudah mendapatkan arahan secara langsung dari menteri kesehatan, kementerian desa (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) dan ada Kementerian Agama serta BKKBN sendiri, kemudian juga didukung oleh pendataan keluarga data tahun 2020 yang datanya sudah siap untuk dipakai bersama,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juuga mengatakan bahwa BKKBN akan merevitalisasi pos pelayanan terpadu atau posyandu.
Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penurunan stunting. Pemerintah juga akan akan menyiapkan peraturan tentang kegiatan posyandu dan penugasan bidan di setiap desa.
Baca Juga: Upaya BKKBN Mengatasi Tingkat Kehamilan dan Kelahiran di Masa Pandemi