Sementara itu, untuk klaster perlindungan sosial, hingga 22 oktober 2021, realisasi anggarannya mencapai Rp 125,10 triliun atau 67 persen dari pagu anggaran Rp 186,64 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako untuk 17,3 juta KPM, bantuan sosial tunai untuk 9,99 juta KPM dan BLT Desa untuk 5,62 juta KPM.

Dana tersebut juga digunakan untuk pembiayaan program kartu pra kerja untuk 5,91 juta orang, bantuan kuota internet untuk 60,46 juta penerima, bantuan UKT untuk 261,3 ribu penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, BSU untuk 6,65 juta pekerja, bantuan beras untuk 28,8 juta dan sembako PPKM untuk 3,24 juta KPM.

Baca Juga: Sering Dapat Sorotan karena Utang Negara, Sri Mulyani: Bagus!

Dari klaster program prioritas, implementasinya  mencapai 57,7 persen atau Rp 68,07 triliun. Adapun manfaat dari program ini adalah pembiayaan padat karya di kementerian dan lembaga untuk 1,23 juta tenaga kerja, program pariwisata seperti salah satunya sertifikasi CHSE, serta akomodasi tenaga kesehatan.

Hal lainnya digunakan untuk program ketahanan pangan, ICT dan fasilitas pinjaman daerah sebesar Rp 10 triliun melalui PT SMI.

Kemudian untuk program insentif usaha, realisasi anggarannya sudah hampir mencapai 100 persen, yakni 96,7 persen dari pagu 62,83 triliun rupiah.

TERKINI

KPU Provinsi Kalbar Resmi Tutup Rangkaian Sosling Pilgub 2024  

22 November 2024 23:44 WIB

Pj Bupati Landak Buka Rakor Program Pemberantasan Korupsi

22 November 2024 23:41 WIB

Ngopi Bareng, Cara Sujiwo Serap Aspirasi Warga 

22 November 2024 23:38 WIB

Rakorda Bidang KUMKM Bangun Koperasi dan UMKM Selaras Program Kerja Asta Cita

22 November 2024 23:36 WIB