"Kami sudah berkomitmen. Balai kontraknya dj awal-awal tahun, Pemko di akhir tahun. Awal November ini kita kontrak sewa kapal sapu-sapu. Biayanya sekitar Rp200 juta dari APBD Perubahan," ungkapnya.
Lantas, bagaimana dengan rencana pemasangan Trash Boom di kawasan perairan Benua Anyar guna menghalangi masuknya pampangan untuk jangka panjang?
Terkait hal itu, Thony mengungkapkan bahwa pemasangannya masih menemui beberapa kendala. Terutama berkaitan dengan pembebasan permukiman warga di wilayah Pengambangan, sebagai jalur alternatif transportasi sungai.
Baca Juga: Besok Presiden Datang, Sungai Martapura Malah 'Dihiasi' Sampah
Bukan tanpa sebab, jika Trash Boom itu dipasang, konsekuensinya adalah transportasi sungai seperti jukung dan kelotok atau perahu bermesin, tidak bisa lagi melewati di wilayah perairan tersebut.
"Kalau kita ingin memasang Trash Boom konsekuensinya alat transportasi sungai tidak bisa lagi lewat. Maka dari itu pembebasan Pengambangan yang panjangnya sekitar 1 KM adalah kunci untuk merealisasikan rencana ini," terangnya.
"Sejauh ini pembicaraan mengenai pembebasan lahan cuma sebatas omongan biasa secara lisan dengan pak Rusni, Kabid Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim)," tutupnya.