“Kami mendorong penuh dan memiliki kewajiban untuk mendorong UMKM. Kami sejalan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung program pemerintah,” ujarnya.
Rokidi menjelaskan, sebagai bentuk konkret dukungannya kepada UMKM, pihaknya menyediakan skema kredit, baik di unit konvensional maupun Syariah.
“Jadi kami ada skema-skema kredit baik di konvensional dan Syariah. Khususnya yaitu pembiayaan ditentukan dari pelaku usaha. Jadi intinya yang sekarang berjalan kami lebih banyak pada UMKM di Syariah,” ungkapnya.
Baca Juga: Wagub Kalbar Harap KKSS Bisa Peran Aktif Dalam Bantu Pemerintah
Rokidi mengaku, saat ini UMKM menjadi prioritas utamanya untuk pembiayaan atau kredit di Syariah. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah yang meminta minimal 60 persen UMKM kredit di Syariah.
“UMKM Insya Allah menjadi prioritas, karena bagaimanapun kedepan keinginan pemerintah itu kan minimal UMKM 60 persen porsi kredit di Syariah. Kita tetap dorong kesana secara bertahap,” ucap Rokidi.
Pihaknya akan terus mendorong UMKM agar UMKM menjadi pelaku usaha yang bersifat mandiri.