Bagikan :
:quality(50)/photo/2021/10/30/20211029_223452jpg-20211030092951.jpg)
Jakarta, Sonora.Id - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus melakukan penyiapan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) guna mendukung percepatan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam dan perguruan tinggi pun turut berperan aktif dalam upaya ini, dan menyatakan siap melaksanakan pendampingan PPH bagi UMK.
"Kami siap dan bangga menjadi bagian dalam pendampingan proses produk halal bagi pelaku UMK untuk sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH ini." ungkap Ibnu Mubarok, anggota Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Rabu (8/12/21).
Melalui pendampingan PPH, Ibnu berharap nantinya semakin banyak pelaku UMK yang produknya bersertifikat halal. Juga, semakin banyak pelaku UMK mengembangkan usahanya setelah bersertifikat halal.
"Dengan produk yang beredar tersertifikat halal, maka masyarakat juga akan merasa aman dalam mengonsumsi produk dan merasa senang memandang perkembangan produk halal," imbuh Ibnu.
Hal senada diungkapkan oleh Zaedi Basiturrozak, Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah. Zaedi mengatakan pihaknya merespons positif dan siap berperan aktif dalam pendampingan PPH ini.
"Kami siap untuk berperan dalam proses pendampingan sertifikasi halal ini. Pelibatan masyarakat akan sangat efektif karena negara butuh resource yang sangat besar dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal." kata Zaedi.
Baca Juga: Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal itu Standar, Bukan Formalitas Administratif
Dukungan terhadap pelaksanaan self declare dalam sertifikasi halal pelaku UMK juga diungkapkan oleh Wakil Direktur Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo Semarang, Malikhatul Hidayah. Menurutnya, self declare memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMK. Mulai dari pembiayaannya yang nol Rupiah, hingga proses sertifikasinya yang lebih sederhana melalui pendampingan PPH.
"Akan tetapi kita membutuhkan banyak pendamping untuk self declare UMK. Sampai saat ini di Jawa Tengah kami bersama BPJPH melalui pelatihan telah menyiapkan 284 pendamping PPH," kata Malikha.
Secara terpisah, Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, mengapresiasi peran ormas Islam dan perguruan tinggi dalam upaya penyiapan Pendamping PPH bagi pelaku UMK tersebut. Menurutnya,
"Kami menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut berperan aktif dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, khususnya ormas Islam dan perguruan tinggi yang saat ini menyiapkan Pendamping PPH," kata Aqil Irham di Gedung BPJPH di Jakarta, Rabu (8/12/2021).
:quality(50)/photo/2024/12/23/screenshot-2024-12-23-053205jpg-20241223053558.jpg)
:quality(50)/photo/2024/12/22/15056777_5532759jpg-20241222072850.jpg)
:quality(50)/photo/2023/12/08/screenshot-2023-12-08-193913jpg-20231208073922.jpg)
:quality(50)/photo/2024/12/22/32133_es-telerjpg-20241222083042.jpg)