Bandung, Sonora.ID - Terkait dengan ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022 tentang kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun pada perusahaan di Jawa Barat oleh Ridwan Kamil pada 3 Januari 2022 lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta Gubernur untuk segera mencabut atau membatalkan SK tersebut.

"Kami menilai bahwa SK tersebut cacat hukum,"tegas Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik di Bandung, Selasa (4/1/2022).

"Jika tidak segera dicabut, kami akan layangkan gugatan ke PTUN," tegasnya lagi.

Baca Juga: Sosialisasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kanwil DJP Jakarta Barat Gandeng APINDO & KADIN 

Ning menjelaskan, bahwa SK tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan, hadirnya SK itu membuat gaduh dan resah kalangan pengusaha dan sangat mengganggu kondusivitas berusaha.

Menurutnya, kewenangan Gubernur dalam penentuan upah para pekerja itu hanya terbatas pada dua hal, yaitu berdasarkan PP Nomor 36/2021 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan Gubernur wajib menentukan upah minimum provinsi setiap tahun.

Selain itu, lanjut Ning, berdasarkan PP Nomor 36/2021 Pasal 30 ayat 1 juga disebutkan, Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.

TERKINI

Lirik Lagu 'Ice On My Teeth' - ATEEZ Beserta Makna Lagunya

23 Desember 2024 09:30 WIB

Ramalan Zodiak Besok 24 Desember 2024: Leo, Taurus, Gemini, Scorpio, Cancer

23 Desember 2024 09:20 WIB

Potensi Hujan Lebat pada 23-24 Desember 2024, Ini Daftar Wilayah yang Perlu Waspada

23 Desember 2024 09:20 WIB

Sinopsis Film '1 Imam 2 Makmum' Menggali Dilema Cinta dan Kesetiaan

23 Desember 2024 09:10 WIB