"Jawa Barat sedang full speed pada digital society. Ada sejumlah indikator untuk merespons tiga disrupsi, yaitu pemanasan global, digital 4.0, dan pandemi COVID-19. Salah satu kebanggaan kita dapat menghadirkan pelaku UMKM dan koperasi sebagai mitra dalam pembangunan Jabar melalui platform e-Commerce," ucap Ridwan Kamil usai meresmikan Program Panon Jabar di Gedung Sate Bandung, Senin (31/1/2022).

 

Program ini, kata Ridwan Kamil, ditujukan mewujudkan ekosistem digital dan membuka peluang bagi UMKM maupun koperasi mengikuti pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Jabar. 

 

 

Hadir pada acara tersebut Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Gatot Pambudhi Putranto, Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan OJK RI Tris Yulianta, Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi, Direktur Bank BJB, Advisor Garuda Financial Agus Prabowo (Kepala LKPP 2015-2018), serta para pelaku usaha di Jabar. 

 

Ridwan Kamil mengemukakan, saat ini Pemprov Jabar telah membuat inovasi digital dalam urusan percepatan pengadaan melalui pemanfaatan platform digital. 

 

Menurutnya, platform digital mempermudah urusan bisnis dan pemilihan perusahaan menjadi lebih merata. 

 

"Panon Jabar bisa menjadi solusi dalam menghadirkan perusahaan-perusahaan kecil untuk unjuk gigi dalam kerja sama pembangunan bersama Pemprov dengan kualitas yang baik," tutur Ridwan Kamil.

 

Baca Juga: Lewat Film, Ridwan Kamil Kembali Promosikan Program Pembangunan Jawa Barat 

 

Ia melanjutkan, Pendanaan Online (Panon) melalui Fintech Lending memang masih asing digunakan oleh penyedia di lingkungan pemerintahan. Namun tidak menjadi halangan bagi Pemprov Jabar untuk melakukan inovasi.

 

Dalam hal ini Pemprov menjadi pelopor dalam penggunaan Fintech Lending melalui program Panon Jabar. 

 

"Panon Jabar merupakan kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan AFPI dan lembaga lain seperti Bank BJB, Investree, Koinworks, maupun lembaga Fintech Lending lainnya yang tergabung dalam AFPI," ungkapnya.

 

"Banyak manfaat yang bisa diperoleh dalam Program Panon Jabar, diantaranya kemudahan bagi penyedia untuk mengajukan pendanaan, dan proses dilakukan secara online," imbuhnya.

 

 

Selain itu, juga meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa (value for money), memberikan akses pendanaan modal kerja kepada UMKM dan koperasi dengan proses yang lebih cepat, efisien, serta serba digital dengan syarat yang lebih mudah. 

 

"Online ini membuat demokratisasi bisnis. Kalau dulu harus perusahaan besar dan mereka butuh jenjang panjang. Nah, sekarang dengan Panon Jabar selama kualitas bagus dia (UMKM) bisa bertumbuh. Cukup dengan melampirkan bukti SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) atau Kontrak Kerja bisa mendapat jaminan pinjaman pengadaan," papar Ridwan Kamil.

 

Dalam menjalankan inovasi tersebut, Pemprov Jabar berkolaborasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa, terutama bagi pelaku UMKM. 

 

"Sejak ada e-catalog, tidak ada lagi perusahaan membawa beking. Sekarang mah silakan aja masuk e-commerce. Ini sebuah terobosan. Jadi poinnya, revolusi digital akan mengangkat negara kita melompat lebih cepat," tutup Gubernur.

 

Selain meluncurkan Program Jabar Panon, Pemprov Jabar juga melakukan pula diseminasi penggunaan Panon Jabar kepada seluruh penyedia di lingkungan Provinsi Jabar. Hal ini penting agar para penyedia mengetahui bagaimana tata cara penggunaannya, sehingga ke depan dapat digunakan untuk kebutuhan pendanaan bagi penyedia rekanan pemerintah daerah.

 

Baca Juga: Jabar Kini Miliki Ekosistem Investasi untuk Peningkatan Investasi Jabar Juara