"Saya laporkan beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah itu 22 perkara," ucap Hikmah dalam rapat koordinasi (Rakor) penyelamatan aset Pemkot, yang di Lantai 11 Balai Kota Makassar, baru-baru ini.

Kepala dinas pertanahan, Akhmad Namsum memberi penjelasan saat dikonfirmasi terpisah.

Informasi telah diterima, namun pihaknya belum mengetahui pasti berapa luasan dan nilai aset yang lepas tersebut.

"Ini kasusnya sudah lama bergulir. Kalau di Mahkamah Agung ini kan prosesnya sudah lama," ucapnya.

Dia menambahkan, masih banyak aset pemkot yang belum memiliki bukti kepemilikan. Hal inilah yang menyebabkan aset-aset tersebut rawan digugat oleh berbagai pihak

Dalam pencatatan tidak didasari alas hak kuat. Inilah yang segera kami lakukan untuk mencermati semua aset lahan Pemkot yang hanya tercatat tapi tidam memiliki alas hak sejak bertahun-tahun yang lalu," jelasnya.

Kini, pihaknya terus berkoordinasi dengan bidang aset untuk mencermati aset lahan yang tercatat tetapi belum memiliki dasar pencatatan, untuk kemudian diajukan proses pensertifikatan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Langkah ini kami perkuat dengan secara intens mengadakan pertemuan dan koordinasi dengan BPN Kota Makassar dalam mempercepat proses pengukuran dan pensertifikatan terhadap semua berkas yang kami ajukan," urainya.

"Di periode kami tahun 2022 ini, akan kami kawal betul proses pensertifikatan tersebut sehingga saya terjun langsung di lapangan dalam mengawal ini," imbuhnya.

Baca Juga: Panitia Daeran Polda DIY Gelar Pengambilan Sumpah dan Tandatangan Pakta Integritas Seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 T.A 2022