KADIN Indonesia juga berkomitmen ikut proaktif membantu pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Sektor ekonomi yang berimbas jika pandemi berkepanjangan, jadi kami juga terus membantu pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Vaksinasi booster dan penanganan pandemi yang tepat selama ini sudah sangat baik menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Kesehatan Charles Honoris menekankan bahwa upaya percepatan vaksinasi Covid-19 perlu digenjot.

Sebab, vaksinasi merupakan strategi yang paling efektif dalam menghadapi pandemi, utamanya di tengah munculnya berbagai varian baru, salah satunya Omicron.

“Selama lebih dari hampir dua tahun, dan berbagai macam upaya pembatasan pun sepertinya sulit untuk menghadang berbagai penyebaran varian baru dari Covid-19. Oleh karena itu, sekali lagi percepatan upaya vaksinasi harus segera dilakukan agar masyarakat Indonesia memiliki perlindungan dari sakit keras, perlindungan dari kematian dan ini harus dipercepat dan segera dilakukan oleh pemerintah," ujar Charles.

Charles menilai, pemberian vaksin booster merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk itu, vaksin booster perlu diberikan kepada masyarakat secara gratis tanpa diskriminasi apapun untuk memastikan rakyat Indonesia secara keseluruhan memiliki perlindungan terhadap Covid-19.

“Kalau vaksin booster tidak diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, tidak sedikit mungkin di antara masyarakat kita yang tidak mau di-booster dan bisa membahayakan kesehatan publik secara umum. Oleh karena itu, sekali lagi pemberian booster secara gratis bukan dilakukan untuk kepentingan kelas menengah atau yang mampu tetap dikasih gratis, tapi inikan kita berbicara soal kesehatan publik soal kesehatan masyarakat sehingga secara keseluruhan masyarakat Indonesia memiliki perlindungan terhadap Covid-19," ucapnya.

Baca Juga: Percepat Vaksinasi, Babinsa Kodim 1007/Banjarmasin Gendong Lansia

Selain itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menambahkan, dalam menghadapi varian baru Omicron, pemerintah harus mengubah pola dalam menentukan kebijakan.

Seperti dalam menentukan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan angka keterisian rumah sakit, sehingga nantinya fasilitas kesehatan tidak mengalami kelumpuhan.

"Apabila misalkan keterisian rumah sakit meningkat, maka level PPKM harus dinaikkan, apabila memang keterisiannya turun, maka level PPKM bisa diturunkan kembali sehingga kegiatan masyarakat bisa berjalan seperti biasa, namun kembali lagi sekarang yang harus dipastikan adalah ketersediaan rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan apapun yang dibutuhkan untuk menghadapi lonjakan kasus ini," imbuhnya.

Hal senada dengan Ketua RW 10 Kapuk Muara Mei Dwinarto Widjojo. Ia mengatakan, dalam upaya mempercepat vaksinasi booster Covid-19, pihaknya menerapkan sistem jemput bola vaksin booster bagi warga setempat.

Ia berharap, semua warga sasaran mulai dari usia 12 tahun hingga lanjut usia (lansia) bisa mengikuti vaksin booster ini agar target herd immunity dapat segera tercapai.

"Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Hilda Kusuma Dewi (HKD) atas alokasi vaksin di wilayah kami. Warga sangat antusias karena kami melakukannya dengan penjemputan door to door ke rumah warga," ujar Mei.

Selain itu, pihaknya juga mendatangi titik-titik tertentu untuk melakukan vaksin booster.

Ia juga memberikan penyuluhan, arahan, dan dorongan kepada warga untuk segera vaksin booster.

"Karena kami akan berkeliling di seputaran Kapuk Muara Jakarta Utara. Untuk lansia, kami ke rumah untuk suntik dan melayani drive thru. Harapannya, mungkin Kadin bisa membantu kami untuk pelaksanaan vaksin booster di wilayah-wilayah yang sulit atau warganya yang kurang peduli," tuturnya.

Baca Juga: Vaksin Booster Lansia di Surabaya Mencapai 94,52 persen