Senada dengan hal tersebut, live dari kota yang berbeda, Deputi Gubernur BI, Dody B. Waluyo, Doni P. Joewono dan Juda Agung menyampaikan empat solusi yang dapat meredam scarring effect. 

Pertama mengatasi masalah realokasi tenaga kerja, kedua realokasi modal, ketiga meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan serta kesiapsiagaan dan pencegahan pandemi, dan keempat memanfaatkan teknologi untuk memperluas literasi digital dan mengatasi hambatan investasi.

Selain itu, turut mengemuka dalam diskusi terkait agenda sistem pembayaran, bahwa G20 telah mendorong koneksi sistem pembayaran antar negara yang lebih efisien serta menyoroti perkembangan berbagai aset dan uang digital baik dari sisi potensi manfaat maupun risikonya.

Perhelatan yang merupakan seri perdana dari roadshow kuliah umum sepanjang Presidensi G20 Indonesia ini mengusung tiga isu spesifik yang disajikan di masing-masing kota, yaitu “Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia", “Exit Strategy dan Scarring Effect Pasca Covid-19", dan “Bangkit, Tumbuh dan Pulih Pascapandemi".

Ragam isu tersebut berhaluan pada dua agenda prioritas yaitu strategi menuju kenormalan baru dan mengatasi luka memar akibat krisis yang disebabkan pandemi COVID-19 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (BI Sumut) gelar seminar yang membahas agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia bertajuk ‘Seminar Strategic Issues in G20: Exit Strategy and Scarring Effect Post Covid-19’ di Hotel Adimulia Medan, Senin (21/3/2022).

Guna merancang strategi ke depan untuk mengatasi scarring effect dan memastikan bahwa ekonomi tetap tumbuh inklusif dan no one gets left behind, negara-negara G20 telah menyepakati exit strategy dan scarring effect yakni mendukung pemulihan yang merata secara global dari sisi kesehatan seperti distribusi vaksin, therapeutic dan diagnostik dan ekonomi, menggunakan semua alat untuk mengatasi dampak pandemi khususnya mereka yang terdampak.

Dalam kesempatan itu, Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo menyampaikan bahwa Indonesia mengusung 6 Agenda Prioritas Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, dengan fokus dan gambaran output yang akan dihasilkan, antara lain mencakup Exit Strategy to Support Recovery, Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth, Payment System in Digital Era, Sustainable Finance, Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance serta  International Taxation.

Baca Juga: Kepala Perwakilan BI Kalbar Sebut Kenaikan Harga Minyak Goreng Tidak Berdampak pada Inflasi

“Dua agenda Presidensi Indonesia yang menjadi topik dalam seminar ini adalah Exit Strategy to Support Recovery dan Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth. Terkait exit strategy, untuk memitigasi dampak pandemi dan menopang perekonomian. Selanjutnya terkait scarring effect, pandemi telah menyebabkan gangguan ekonomi global yang mendalam, baik di sisi penawaran maupun permintaan,” kata Dody.

“Kemudian, menekankan prioritas tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mengendalikan pandemi, mendorong ekonomi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang hijau, tangguh, dan inklusif dalam rangka mencapai Agenda 2030 yakni Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris. Lalu memperkuat ketahanan sektor keuangan global, memajukan agenda inklusi keuangan, memanfaatkan digitalisasi serta mendorong keberlanjutan serta inklusivitas ekonomi bagi perempuan, pemuda dan UMKM,” sambungnya.

Dody menuturkan, implementasi dari seluruh elemen kebijakan tersebut juga perlu dilaksanakan di daerah, terutama dalam payung kerjasama lintas otoritas dan instansi yang semakin erat. BI dalam hal itu bersama satuan kerja terkait di kantor pusat dan kantor perwakilan di daerah berkomitmen untuk terus melanjutkan koordinasi yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong perbaikan ekonomi.

“Diantaranya, dengan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pada upaya untuk memitigasi dampak upside risks, melanjutkan perumusan rekomendasi kebijakan berdasarkan pengkinian bauran kebijakan BI dan kebijakan nasional serta memonitor kelanjutan proyek investasi strategis pemerintah dan korporasi, disertai dengan mendorong berlanjutnya upaya peningkatan iklim investasi,” tandasnya.

Ia juga mengapresiasi Pemprov Sumut atas segala kerjasama yang telah dibangun selama ini hingga menghasilkan berbagai penghargaan baik dari sisi inflasi, ekonomi dan keuangan inklusif, serta pengedaran uang rupiah di daerah yang mendapat rekognisi hingga tingkat nasional.

“Kerjasama ini akan terus kita pererat dalam berbagai bidang yang sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi lokal. Dengan harapan, terciptanya masyarakat Sumut yang lebih makmur dan sejahtera,” ungkapnya.

Baca Juga: 5 Langkah BI Optimalkan Strategi Kebijakan Stabilitas dan Mendukung Pemulihan Ekonomi

Sementara, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Sumut, Agus Tripriyono yang mewakili Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menuturkan, ekonomi Sumut tahun 2021 telah keluar dari zona kontraksi dan menunjukkan pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang masih berlangsung.

“Ekonomi Sumut berhasil tumbuh 2,61% yoy di tahun 2021, capaian vaksinasi Sumut juga cukup membanggakan dan diperkirakan menjadi kunci dan game changer perekonomian Sumut. Namun, masih ada tantangan ke depan yang harus dihadapi.

Di tengah tantangan itu, kami yakin ekonomi Sumut masih akan berpotensi tumbuh. Karenanya, kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder di daerah harus terus diperkuat,” tutupnya.

TERKINI

Ramalan Shio Besok, Senin 17 Februari 2025: Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, dan Ular

16 Februari 2025 22:20 WIB

Tuntaskan Laga Kedua, Bhayangkara Hempaskan Perlawanan Jakarta Garuda Jaya

16 Februari 2025 19:40 WIB

Prakiraan Cuaca Besok, 17 Februari 2025 di Jabodetabek, Hujan atau Cerah?

16 Februari 2025 19:15 WIB

QRIS Antarnegara, Strategi Pasarkan Produk UMKM Merambah Pasar Luar

16 Februari 2025 18:55 WIB