Makassar, Sonora.ID - Pemerintah terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satunya dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota, Danny Pomanto mengatakan MCP Makassar terus mengalami peningkatan. Data terakhir telah berada di angka 60, jauh dibanding sebelumnya yang hanya 48 poin.

Seperti disampaikan saat rapat initiative meeting kampanye antikorupsi bersama koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berlangsung di aula sipakalebbi, kantor Balaikota, Jumat (1/4/2022).

"Maka tadi kita bahas lebih ke hal hal misalnya, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dimana MCP kita belum maksimal. Kemarin sudah naik dari 48 ke 60 sekian, tapi sebagai ibukota provinsi Sulsel mestinya kita tetap nomor satu," ujarnya.

Danny menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Danny mengatakan selain membahas MCP dibahas pula tentang Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Korsupgah.

"Kalau MCP itu mengangkut managerial, sedangkan kalau SPI menyangkut pungli. Nah ini harus dibenahi semua, dan betul hipotesa saya, bahwa waktu saya kampanye ada banyak kehancuran birokrat, itu luar biasa dan dampaknya masih sampai sekarang," ujar Danny.

Danny berjanji untuk membenahi semuanya pada tahun ini.

Baca Juga: KPK Ingatkan Pemprov DKI Soal Celah Korupsi, Riza Patria : Tidak Berani Pejabat DKI Langgar Aturan

"Saya janji tahun ini kita sudah mulai, intinya resetting belum total, karena kita baru dapat jawaban. Dukcapil baru tiga hari lalu sudah ada penetapan," tuturnya.

Wali Kota menjelaskan saat Ini, dirinya baru mau lagi  mengadakan resetting, namun persoalannya lagi, ada  pemeriksaan BPK

"Nah kalau ditinggalkan pos itu, siapa mau jelaskan itu karena mau diganti, nah itu semua yang jadi kendala," bebernya.

Olehnya itu Danny bersama pihak Pemkot Makassar akan melakukan konsultasi lebih lanjut terkait hal ini  bersama dengan BPK .

"Saya punya misi visi bahwa pemerintahan yang bebas indikasi korupsi dan itu ada tiga yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat, jujur LHKPN, bebas temuan BPK dan temuan dari inspektorat," tutupnya.

Baca Juga: OMG, KPK Ungkap Pejabat Pemprov DKI Cairkan Cek Rp 35 Miliar Setelah Pensiun