Yogyakarta,Sonora.Id - Komunikasi publik memiliki peran penting bagi pemerintah, karena dengannya informasi yang disampaikan oleh pemerintah dapat diwujudkan kesadaran, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, serta keadilan bagi publik. Demikian disampaikan oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo, Hasyim Gautama dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Penilai JFPH (Jabatan Fungsional Pranata Humas) Tahun 2022 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Kamis, 21 April 2022.
“Pranata Humas memiliki peran yang strategis untuk dapat mengawal setiap program dan kebijakan pemerintah agar dapat diterima oleh masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, dalam menjalani peran tersebut, Pranata Humas harus memulai dari penyusunan strategi komunikasi sampai kepada audit komunikasi. Hal ini bisa dipraktikkan dan digali pada Bimtek kali ini, terutama untuk konteks agenda Presidensi G20.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong sebagai keynote speaker, mengatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan seperti perbedaan persepsi, penilaian pekerjaan yang dinamis, dan belum terstandarnya kompetensi tim penilai.
“Saya yakin Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, sebagai unit kerja Pembina, sedang mengupayakan solusi bagi permasalahan tadi. Semuanya berproses. Kita yang terlibat di dalamnya dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan penilaian kinerja Pranata Humas,” jelasnya.
Usman juga mengatakan jika tema Bimtek tim penilai hari ini terkait penyusunan strategi komunikasi untuk glorifikasi G20 sangat relevan mengingat peran Pranata Humas dalam menyambut agenda Presidensi G20 juga perlu diakomodir dalam butir-butir kegiatan yang dinilaikan melalui Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) oleh tim penilai angka kredit.
Acara yang bertema Penyusunan Strategi Komunikasi Kehumasan Dalam Mengglorifikasikan Presidensi G20 ini menghadirkan narasumber Agustinus Eko Rahardjo (Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Jakarta) dan Santhy Verawati Elfrida (Pranata Humas Madya Kemkominfo).
Penyusunan Strategi Komunikasi Kehumasan
Pada pemaparannya, Agustinus Eko Rahardjo mengatakan jika tantangan terbesar dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah bukan pada aspek informasi, tetapi bagaimana melakukan aktivitas komunikasi dengan cepat, terarah, terkoordinasi, dan bermanfaat bagi setiap warga negara.
“Dalam konteks kehumasan, fungsi informasi hanya sepertiga dari aktivitas, sepertiga lainnya adalah strategi dan metode komunikasi, serta sepertiga terakhir mengenai pilihan taktik dan media komunikasi,” paparnya.
Ia juga menambahkan jika komunikasi pemerintah yang baik harus lepas dari ego sektoral serta berfokus pada impact dan outcome, bukan pada proses dan output, tetapi apa manfaat dari informasi, dalam hal ini G20, bagi masyarakat.