Hal itu dikatakan Ketua PW Ikatan Sajana Nadhlatul Ulama (ISNU) DR Nisful Khoiri dalam diskusi publik Peran Penyelenggara dan Tokoh Agama dalam Menghadapi Isu SARA dan Politik Identitas di Pemilu 2024, Rabu (18/5) di Medan.

 

“Tokoh agama harus berada di depan dalam pencegahan politik identitas dan politisasi SARA dalam menuju Pemilu 2024. Maka itu, isu krusial ini harus terus menerus dibicarakan,” kata Nisful yang juga Wakil Rektor III UIN Sumut.

 

Nisful yang berbicara dalam diskusi publik bersama Anggota KPU Sumut Yulhasni dan Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Situmorang, menyampaikan bahwa menjaga kesatuan dan kerukunan di masyarakat merupakan tujuan dalam persoalan politik identitas dan isu SARA di Pemilu 2024.

 

 

Sementara itu Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Situmorang menegaskan lembaganya secara terus menerus melakukan program pencegahan dan penindakan terhadap penggunaan isu SARA dan politik identitas. 

 

Suhadi mengatakan, Bawaslu Sumut serta jajarannya tetap memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut sebagai bagian membangun sistem peringatan dini (early warning system) di Pemilu 2024.

 

Suhadi juga menegaskan, upaya-upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum pemilu, menjadi domain Bawaslu Sumut.

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif MRC Ghazali Taroreh menyebutkan kegiatan diskusi ini dilaksanakan oleh MRC sebagai upaya merangkul semua pihak untuk melakukan pencegahan politik identitas dan isu SARA di Pemilu 2024.

 

Baca Juga: Bertemu Kader PDIP di Jateng, Puan Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu 2024

MRC juga concern dalam penggalangan isu-isu kepemiluan dengan tujuan mendorong pelaksanaan Pemilu yang lebih baik.

Diskusi publik yang dilaksanakan oleh Mitra Reseach Center (MRC) dihadiri oleh kalangan pegiat dan pemerhati Pemilu di Sumut.