Jakarta, Sonora.ID - Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menekankan pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mengawal terus Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

 

Hal ini disampaikan dr. Hasto saat menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Sinjai Hj. A. Kartini Ottong beserta jajarannya ke BKKBN Pusat.

 

Menerima kunjungan Bupati Sinjai, Kepala BKKBN didampingi oleh Deputi Pelatihan dan Pengembangan, Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga dan komponen BKKBN Pusat terkait. Bertempat di ruang Sekertariat Stunting, 

 

Wakil Bupati dalam pertemuan mengatakan bahwa tujuan kedatangannya kali ini adalah ingin menggali informasi bagaimana stunting dapat mencapai 14% di Sinjai sebagaimana target Nasional.

 

Baca Juga: Wakil Bupati beserta Camat se Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen menurunkan Stunting

Kebijakan apa saja dari Pusat dan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil mengingat saat ini capaian stunting Kabupaten Sinjai berada di posisi 27%.

Dokter Hasto mengapresiasi keseriusan Wakil Bupati Sinjai akan PPS pencegahan anak stunting memang lebih efektif utk pencegahan stunting ketimbang memperbaiki anak yang sudah stunting menjadi tidak stunting. 

 

Dalam rangka mengawal balita dan ibu hamil agar tidak stunting, BKKBN membentuk TPK yang tugasnya mendampingi, mendata balita dan ibu hamil serta memberikan konsultasi kepada mereka.

 

Berdasarkan data , Kabupaten Sinjai memiliki 600 TPK yang dapat membantu program, belum lagi PLKB serta jajaran Dinas KB menjadi pasukan lapangan yang siap membantu suksesnya program stunting di Kabupaten Sinjai, kata Dokter Hasto dalam pertemuan tersebut. 

 

Dalam hal tersebut, BKKBN telah menyiapkan kebutuhan – kebutuhan dalam bentuk dana DAK fisik dan non fisik yang digelontorkan setiap tahunnya melalui OPD KB.

 

Baca Juga: Banyak Anak Dalam Satu Keluarga, Penyumbang Stunting Tinggi

Sebagai contoh, dana fisik yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur (balai KB , Gedung pertemuan, sarana motor, dll) sebesar 900 juta-an sedangkan dana non fisik sebesar sekitar 2,9 miliar seperti biaya pertemuan TPK didanai 1 juta per bulan, anggaran honor TPK untuk pulsa sebesar 100 ribu per bulannya juga dana untuk akseptor pasca vasektomi dan tubektomi.

Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan Wabup sebagai motivasi atas partisipasinya untuk meningkatkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kelarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sinjai. 

 

Lebih jauh lagi, Dokter Hasto menambahkan bahwa penyerahan dana dapat diserahkan Ibu Kartini di lapangan dengan harapan adanya dukungan Wabup dalam urusan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja Pemerintah Kabupaten yang pro kepada rakyatnya.

 

Terkait data faktor yang mendukung terjadinya stunting, BKKBN telah memiliki data data seperti data sumber air minum tidak layak dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sinjai.

 

Faktor-faktor lingkungan ini menyumbangkan keluarga berpotensi stunting atau tidak.

 

Air minum yang tidak layak yang diminum oleh ibu hamil dan balita dapat meningkatkan resiko sakit juga rumah yang tidak layak huni bisa menimbulkan penyakit yang akhirnya dapat menganggu pertumbuhan janin dan balita. 

 

 

Menilik data BKKBN bahwa untuk Kabupaten Sinjai sejumlah 7% air minumnya belum memenuhi standar sehat dan 29% masyrakatnya mendiami rumah tidak layak huni.

 

Hal ini harus menjadi perhatian bagi Kabupaten Sinjai dalam pembangunan lingkungan yang bersih dan sehat mengatasi stunting.

 

Kartini mengungkapkan ketertarikannya pada data-data rumah tidak layak huni, air minum serta jamban ini dan mengharapkan dapat memperolehnya dalam mempertimbangkan kebijakan di Kabupaten Sinjai.

 

Mengakhiri pertemuan ini, Kartini berterima kasih mendapatkan banyak informasi baru yang akan sesegera mungkin menindaklanjutinya karena dana bantuan Pusat menjadi harapan bagi daerah Sinjai mengingat adanya keterbatasan alokasi anggaran bidang Pengendalian Penduduk dan KB.

 

" Semoga dengan adanya fasilitasi dana BOKB ini Kabupaten Sinjai dapat berkontribusi dalam penurunan stuntingnya yang targetkan menjadi sebesar 17,52% di tahun 2024", ujar Wabup Kartini

 

Di kesempatan tersebut, Kepala BKKBN juga menitipkan dapat dilaksanakannya Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di Kampung KB pada 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai dimana aktivitas perbaikan gizi untuk atasi stunting dilakukan dengan memberikan makanan sehat nutrisi bagi balita dan ibu hamil agar terhindar dari stunting.

 

Baca Juga: Kepala BKKBN Harap Ninik Mamak dan Alim Ulama Berperan Atasi Stunting di Sumbar