Sonora.ID - Georgia menjadi salah satu negara terbaik di dunia untuk pelayanan publik, terutama soal integrasi dan kecepatan proses layanan.

 

Atas dasar itu, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Georgia, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tanah air.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, dan Menteri Kehakiman Georgia Rati Bregadze menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Tiblisi, Georgia, Selasa (7/6).

 

"Kami berkeinginan untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana pemerintah Georgia menjadi role model dalam pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, dan mudah. Kami berharap praktik terbaik tersebut dapat dicontoh dalam pelayanan publik di Indonesia," ujar Tjahjo mengapresiasi Georgia, Selasa (7/6/2022).

 

Menteri PANRB dan Menteri Kehakiman Georgia sebelumnya melakukan rapat bilateral, untuk membahas proyek pelayanan publik Georgia yang efisien.

 

Baca Juga: Surat Palsu Pengangkatan Tenaga Honorer Mencatut Nama Menteri PANRB Kembali Beredar

Nota kesepahaman yang ditandatangani itu membahas pendalaman kerjasama antara Indonesia dengan Georgia, dalam hal akses pelayanan publik, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Salah satu contohnya adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengadopsi Public Service Hall (PSH) milik Georgia. PSH merupakan pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk melayani masyarakat Georgia.

 

Saat ini Pemerintah Georgia telah membangun 26 PSH di negerinya, dan menyediakan lebih dari 450 layanan, serta telah diakses oleh 20.000 lebih masyarakat Georgia dan warga negara asing yang menetap di sana.

 

Kehadiran PSH di Georgia telah mampu meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha. Dalam ranking EoDB yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Georgia mampu menempati posisi ke-7 pada tahun 2020, dari posisi ke-16 pada tahun 2017.

 

Baca Juga: Tenaga Honorer Akan Dihapus Tahun 2023, Bagaimana Nasib Para Tenaga Honorer?

"Sejak 2017, Indonesia telah memulai kerja sama dengan pemerintah Georgia untuk mengadopsi model pelayanan publik yang cepat dan terintegrasi untuk dikembangkan di Indonesia melalui konsep Mal Pelayanan Publik," ungkap Tjahjo, Selasa (7/6/2022).

Tjahjo juga berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut, dan Tjahjo dalam kesempatan itu juga mengundang Menteri Kehakiman Georgia, untuk berkunjung ke Indonesia agar dapat melihat hasil kerjasama dengan Indonesia. 

 

Sementara itu, Menteri Kehakiman Georgia Rati Bregadze menyambut baik kerja sama lintas negara ini.

 

Ia berharap bisa segera mengunjungi Indonesia untuk dapat melihat langsung hasil adopsi dari PSH di Indonesia, yakni MPP.

 

Dalam kunjungan kerja ke Georgia, Menteri PANRB juga mengunjungi Kementerian Kehakiman, PSH di Tiblisi, serta community centers untuk melihat dan mempelajari keberhasilan Georgia, dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

 

Di PSH, Menteri PANRB juga mengunjungi stand LEPL Public Service Hall, LEPL Public Service Development Agency, dan LEPL National Agency for Public Registry.

 

Baca Juga: Pemerintah Diharapkan Selesaikan Penanganan Pegawai Non-ASN di Tahun 2023