Makassar, Sonora.ID - Pemerintah didorong membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani penyakit HIV-AIDS.

Inisiatif ini muncul lantaran upaya penanggulangan seharusnya dilakukan bersama. Terlebih, program edukasi belum maksimal dan terkesan berjalan sendiri.

Seperti disampaikan Muh. Akbar Abdullah, Koordinator SSR Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS).

Dia mengatakan, tim tersebut bertugas mengadvokasi kebijakan program dan menciptakan lingkungan kondusif bagi penderita. Selain itu, mengawal kebijakan pendanaan untuk penanganan HIV/AIDS.

Baca Juga: Jangan Ditelan Mentah-Mentah! Ini 4 Mitos Penyakit AIDS yang Perlu Diketahui

"Kami berinisiasi untuk melibatkan pemangku kebijakan khusunya stakeholder atau OPD pemerintah untuk memberi komitmen kepada program penanggulangan, bahwa seharusnya semua sektorlah yang punya PR dalam penanggulangan HIV/AID di Makassar," ujarnya dalam kegiatan sosialisasi di Melia Hotel Makassar, Rabu (8/6/2022).

Senada, Andi Iskandar Harun mengatakan, tim dibentuk karena semua pihak mempunyai potensi dan peduli terhadap gerakan penanggulangan HIV di Makassar. Termasuk dalam mengusulkan formulasi, strategi dan kontribusi lainnya.

Pokja juga bertugas membangunkan kembali KPA untuk bisa eksis dalam memayungi program penanggulan HIV di Makassar.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Pelayanan HIV AIDS Jabar Tetap Berjalan Selama Pandemi

"Kalau dilihat dari angka komulatifnya, sebenarnya kita sudah di angka 1 persen dari jumlah penduduk kita 1,6 juta dan kita sudah berada di angka 15 ribu. Tetapi yang memprihatikan, sebenarnya bukan pada angkanya tapi lebih pada teori fenomena gunung es yang kemudian data temuan suatu wilayah itu berdasarkan WHO dikali 100 dengan orang yang terinveksi dan perlunya gerakan masif," ujar Iskandar, anggota pokja.

Dalam kegiatan itu, dihadirkan juga perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) CSO dan BPJS. Usulan lainnya, mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) penanggulangan HIV AIDS seperti daerah lain di Sulsel.

Selanjutnya, mengoptimalkan sosialisasi hingga pendampingan dan pengobatan penderita (ODHA) serta penyediaan rumah singgah bagi mereka.

"Situasi dan keadaan program penanggulangan HIV-AIDS masih belum maksimal, beberapa penggiat dan masyarakat yang terlibat terlihat berjalan masing masing. Tentu saja hal ini amat
sangat disayangkan, artinya program penanggulangan yang ada tidak dilakukan melalui mekanisme kordinasi secara berkala. Diantara upaya untuk memaksimalkan keterlibatan program
penanggulangan HIV AIDS yang ada, perlu adanya pelibatan dari lokal," jelasnya.

Baca Juga: Pentingnya Tes HIV/AIDS, dr. Boyke: Pemeriksaan Tergantung Jumlah Berhubungan Intim