Palembang, Sonora.ID - Menjelang Pre-Event Festival Ekonomi Keuangan Digital  (FEKDI) Sumsel “Digital Kito Galo”, Bank Indonesia Provinsi Sumsel menyelenggarakan seminar bincang digitalisasi kepada masyarakat. 

Kegiatan berlangsung hari Kamis 09/06/2022 bertempat Ruang Serbaguna lt. 4 Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumsel, Jl. Jenderal Sudirman No.510.

Erwin Soeriadimadja, Kepala Perwakilan BI Sumsel mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Presidensi G20.

“ ada tiga fokus dalam kegiatan Presidendi G20 yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi yang berkelanjutan, “ ujarnya.

Baca Juga: Selenggarakan Rapat Koordinasi Program KEJAR Riau, Pemerintah Provinsi Riau Dan OJK Targetkan Seluruh Pelajar Di Riau Memiliki Simpanan Pelajar

Yunita Resmi Sari, Kepala Departement Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen mengatakan UMKM memiliki peran strategis sebagai sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Namun, UMKM masih memiliki tantangan, antara lain: terbatasnya akses pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran.

“ Literasi keuangan digital masih perlu ditingkatkan. Pesatnya perkembangan inovasi keuangan digital dan inklusi keuangan yang terus meningkat perlu diimbangi dengan peningkatan literasi dan pemberdayaan konsumen,” ujarnya.

Inklusi Keuangan yang disertai dengan literasi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen, sangat penting untuk memperkuat ketahanan keuangan yang pada akhirnya mendukung masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan.

Bank Indonesia meningkatkan inklusi keuangan yang diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi khususnya bagi UMKM dan kelompok subsistence untuk mendorong peningkatan akses, penggunaan, dan kualitas inklusi Keuangan melalui:

Baca Juga: BI Gelar 3rd Sumatranomics, Strategi dan Inovasi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pemberdayaan ekonomi: meningkatkan kapasitas ekonomi dan produktivitas kelompok sasaran.

2. Perluasan akses dan literasi keuangan: meningkatkan kapabilitas kelompok sasaran dalam memanfaatkan layanan keuangan.

3. Harmonisasi kebijakan: koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam rangka mendorong peningkatkan skala ekonomi dan keuangan inklusif khususnya UMKM dan kelompok subsisten.

Fitria Irmi Triswati, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran mengatakan BI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan industri dalam percepatan pembayaran digital untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

BI bersama industri terus mendorong inovasi pembayaran, termasuk QRIS, untuk inklusi ekonomi dan keuangan digital, khususnya UMKM.

“Perluasan QRIS sebagai game changer pembayaran digital perlu terus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat integrasi ekosistem digital,” ujarnya.

Baca Juga: BI Pertahankan BI7DRR 3,50 Persen, Agar Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2022 Tetap Kuat