Edy menuturkan, salah satu infrastruktur jalan yang ditinjau adalah peningkatan struktur ruas jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a sepanjang 16 km dengan anggaran Rp32,36 miliar.

 

Hanya saja, 65% (sekitar 171 Km) dari total panjang jalan di Kepulauan Nias (263,140 Km) dalam kategori rusak.

 

Menurut Edy, ini berdampak signifikan pada pembangunan di Kepulauan Nias.

 

Baca Juga: Musa Rajekshah Kenalkan Berbagai Potensi yang Dimiliki Sumut pada Dubes Rumania

“Rata-rata tingkat kemiskinan di Kepulauan Nias yakni 18,89%, jauh di bawah Provinsi Sumut yang sebesar 9%. IPM juga masih rendah, berada di angka 63,90, Sumut sendiri sudah mencapai angka 71,74. Oleh karena itu, infrastruktur di sini sangat penting untuk membenahi ini,” kata Edy Rahmayadi.

Pemprov Sumut sendiri menganggarkan Rp291,85 miliar untuk perbaikan jalan sekitar 55,8 Km di Kepulauan Nias.

 

Perbaikan ini masuk ke dalam program pembangunan jalan dan jembatan Pemprov Sumut 2022-2024 sepanjang 450 Km dengan skema multi years.

 

Edy Rahmayadi berharap, dengan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah permasalahan infrastruktur jalan ini bisa teratasi.

 

Ada tujuh ruas jalan nasional di Kepulauan Nias dengan panjang 165,75 Km sedangkan jalan provinsi ada 16 ruas dengan panjang 263,14 Km. 

 

“Perbaikan jalan ini sedang berlangsung, Nias Barat 18,70 Km, Nias Utara 27,7 Km, Nias Selatan 5,9 Km, Nias 2,5 Km dan Gunungsitoli 1 Km. Tentu kita berharap dengan pembangunan infrastruktur baik dari Pemerintah Pusat, Pemprov Sumut dan Pemda di sini pembangunan di Kepulauan Nias masalah infrastruktur lebih cepat kita atasi,” kata Edy Rahmayadi.

 

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo menargetkan proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a rampung tahun depan.

 

Baca Juga: Kepala BPKP sebut Ruang Lingkup Audit Industri Sawit Sangat Luas

Sedangkan untuk poros jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jokowi minta Gubernur dan Bupati/Walikota segera menanganinya.

“Kemudian yang jalan Provinsi mestinya segera ditangani oleh Pak Gubernur. Terus Kabupaten, yang tadi saya tanya ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus Kementerian PU,” tutup Jokowi.